Angin Kencang Revisi UU ITE dari Jokowi hingga Mahfud MD

Angin Kencang Revisi UU ITE dari Jokowi hingga Mahfud MD

Angin Kencang Revisi UU ITE dari Jokowi hingga Mahfud MD

Pemerintah merasa membuka opsi untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasang Bola
Salah satu cikal akan direvisinya undang-undang itu tak lain ujung dari nada publik yang mengkritisi pasal karet berpotensi kriminalisasi pada undang-undang itu. Salah satunya, yang dikira digunakan pada pengkritik pemerintah.

Wacana revisi itu mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkannya dalam dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (15/2) kemarin.

Dia memiliki rencana untuk menghapus pasal-pasal karet dalam payung hukum tersebut. Terlebih, jika aturan itu tidak mengakibatkan rasa keadilan di sedang masyarakat.

“Kalau Undang-undang ITE tidak sanggup memberikan rasa keadilan, Undang-undang ITE ini,” kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sadar stimulan dari pembentukan UU ITE sebagian th. silam yang untuk melindungi ruang digital d Indonesia. Hanya saja, kata dia, kini dia tak ingin justru malah penerapan aturan selanjutnya mengakibatkan rasa tak adil.

Jokowi pun menghendaki sehingga kepolisian sanggup merumuskan aturan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE sehingga semakin jelas. Polri, diminta Jokowi untuk sanggup lebih selektif dalam mengatasi kasus-kasus UU ITE.

pelaporan pelanggaran undang-undang itu,” ujarnya.

Seiring pengakuan Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers usai Rapim itu mengakui bahwa pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi dipakai untuk mengkriminalisasi.

“Dalam rangka untuk melindungi sehingga pemanfaatan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini sudah pasti berpotensi untuk sesudah itu digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal bersama dengan makna mengkriminalisasikan bersama dengan UU ITE ini, sanggup ditekan dan dikendalikan,” kata Listyo.

Oleh karena itu, dia mengaku akan memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif menerapkan pasal dalam UU ITE selanjutnya dalam sistem penegakan hukum. Ia menjanjikan, polisi akan lebih mengutamakan cara edukasi dan persuasi.

Bahkan, Listyo menyoroti barangkali polisi sanggup lebih berusaha langkah-langkah yang bersifat restorative justice (keadilan restoratif). Itu, merupakan sebuah pendekatan yang punya tujuan kurangi kejahatan bersama dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa. Proses ini kadang terhitung melibatkan perwakilan masyarakat.

Konsep pendekatan restorative justice menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Kemudian, pada Senin malam, Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun media sosial Twitter miliknya, @mohmahfudmd, perlihatkan pemerintah akan mendiskusikan inisiatif revisi UU ITE.

‘Jika sekarang UU selanjutnya dianggap tidak baik dan berisi pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru bersama dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,’ tulis Mahfud dalam pengakuan yang ia sampaikan via akun media sosial Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Senin(15/2) malam.

Sebagai informasi, UU ITE dalam sebagian selagi terakhir terhitung jadi sorotan lantaran dinilai sanggup menjerat mereka yang lantang mengkritik pemerintah, terlebih melalui jagat maya.

Hal ini jadi bertolak belakang bersama dengan ungkapan Presiden Joko Widodo yang menghendaki sehingga masyarakat aktif dalam mengkritik pemerintah. Permintaan itu Jokowi sampaikan pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin (8/2).

UU ITE mencuat lagi kontroversialnya setelah Jokowi mengumbar soal menghendaki kritik kepada masyarakat pada awal pekan lalu.

Imbas dari pengakuan tersebut, publik pun meresponsnya berkaca pada kiprah para pengkritik yang senantiasa berhadapan bersama dengan ancaman risiko pendengung (buzzer) hingga pidana di antaranya via KUHP dan UU ITE.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

Kritik terhitung salah satunya singgah dari ekonom yang terhitung kader PDIP Kwik Kian Gie, mantan Wapres Jusuf Kalla, hingga koalisi aktivis masyarakat sipil.

Terkait beleid ini sendiri, di Indonesia pula telah terbentuk komunitas yang menamakan diri mereka Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE).

Selama ini pasal karet UU ITE kerap dituding jadi biang usaha kriminalisasi terlebih bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Karena itu selagi Jokowi menghendaki masyarakat untuk memberikan kritik, desakan untuk merevisi UU ITE terhitung mengemuka.