Arus Politik di 2020 Akan Berbeda

Arus Politik di 2020 Akan Berbeda

Tudingan tengah membangun sebuah politik dinasti dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikala putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka mengidamkan maju di Pilkada Solo 2020.

Tak hanya Gibran, sang menantu presiden, Bobby Nasution, terhitung tengah mencoba peruntungan di di kancah politik bersama dengan maju di Pilkada Medan 2020.

Disadur berasal dari laman VOA Indonesia, Presiden Jokowi bersama dengan tegas sudah menyangkal bahwa dirinya tengah membangun sebuah dinasti politik. Ia menyatakan, bahwa majunya Gibran di dunia politik adalah murni keputusan berasal dari Gibran sendiri.

“Kan sudah aku sampaikan bolak balik. Bahwa itu sudah jadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya,” ujar Jokowi kepada wartawan sebagian saat lalu.

Ia menegaskan, sama sekali tidak menunjuk anaknya untuk terjun di kancah politik layaknya dirinya. Menurutnya, pilkada adalah sebuah kompetisi, jadi sanggup saja anak sulung dan menantunya selanjutnya kalah. Lagipula, kata Jokowi, tiap tiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan menentukan terhitung putra dan sang menantu.

“Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi sanggup menang sanggup kalah. Terserah rakyat yang punya hak pilih. Siapapun punya hak menentukan dan dipilih. Ya kecuali rakyat ga menentukan gimana. Ini kompetisi bukan penujukkan. Beda. Tolong dibedakan,” kata Jokowi.

Anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah terhitung dapat maju di pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020-2025. Senada bersama dengan Jokowi, Ma’ruf pun bersama dengan tegas membantah tengah memicu dinasti politik.

Mar’uf mengatakan, dirinya tidak mengarahkan sang putri untuk terjun dalam dunia politik. Bahkan, posisi wapres saat ini adalah bukan permohonan dirinya, tetapi murni atas motivasi masyarakat.

“Saya bilang kecuali aku tidak mendorong, tetapi kecuali masyarakat berharap tentu aku hanya tut wuri handayani saja ya, dan ikuti maunya masyarakat saja,” ujar Ma’ruf sebagian saat lantas kepada wartawan.

Ditambahkannya, putrinya dan dirinya sama sekali tidak lakukan konsultasi perihal politik. Ia menyebutkan bahwa dalam sebuah kompetisi putrinya selanjutnya belum tentu dapat menang. Semua bergantung berasal dari masyarakat untuk menentukan siapa yang dapat jadi pemimpin.

“Enggak, enggak ada, bahwa dia mencalonkan kecuali sebenarnya masyarakatnya berkenan dan itu motivasi berasal dari masyarakat, gak tersedia masalah gitu aja. tut wuri aja, jadi enggak ada, kami ini jadi ini, jadi ini, enggak ada, bergantung kapabilitas saja,” jelas Ma’ruf.

Pengamat politik Hamdi Muluk mengatakan, sebenarnya tidak tersedia yang keliru bersama dengan politik dinasti atau clan politik. Menurutnya hal selanjutnya berjalan di semua dunia, bukan hanya di Indonesia. Selain itu, sebuah dinasti atau klan tidak hanya berjalan di politik saja, tetapi berjalan di semua bidang maupun profesi. Jadi menurutnya, hal semacam ini lumrah berjalan dimana pun.

Dalam masalah Gibran, kata Hamdi, yang maju jadi Wali Kota Solo, potensi untuk terjadinya konflik keperluan kecil, sebab jarak yang jauh pada jabatan presiden bersama dengan wali kota.

“Jadi kemungkinan sepertinya di semua dunia itu yang ditakutkan bersama dengan politik dinasti itu bukan politik dinastinya, seandainya satu family itu involved in politics, itu kan yang berjalan terhitung di klan Kennedy, keluarganya tersedia yang jadi bagian kongres, tersedia yang jadi gubernur, itu common menurut saya, itu berjalan terhitung di keluarganya Nehru di India, anaknya Indra Gandhi sehabis itu jadi Perdana Menteri, bermakna kemungkinan mesti kami pisahkan apa yang disebut bersama dengan tradisi sebuah keluarga punya clan atau dinasti politik, bahwa secara klan, secara dinasti mereka involved in politics, konsisten itu common lah,” ujarnya kepada VOA.

Lanjutnya, secara psikologis orang yang maju dalam dunia politik dan mempunyai keluarga yang sudah berkecimpung di politik khususnya dahulu mempunyai keuntungan tersendiri, sebab beroleh mentoring atau pelatihan langsung berasal dari keluarganya tersebut. Apalagi kecuali keluarganya sudah memenangkan sebuah kontestasi pilkada misalnya.

“Misalnya kecuali orang mendapat proses mentoring politik berasal dari pamannya, bapaknya atau sesuatu, itu kan suatu nilai tambah. Orang tidak sanggup dalam tanda kutip menyebutkan iri, ya kenapa iri, sebab kebetulan bapaknya atau pamannya terjun di politik, konsisten mereka sanggup proses mentoring, jadi sudah jelas seluk beluk politik, itu common terhitung berjalan di profesi yang lain. Misalnya musisi anaknya jadi musisi juga, sebab mereka sanggup proses role model, proses belajar berasal dari tangan pertama, berasal dari sehari-hari dan proses transfer of data , transfer of skill itu lebih cepat, dan dunia tidak benar-benar mengeluhkan terhitung mengenai hal ini,” jadi Hamdi.

Hamdi meyakinkan bahwa yang mesti dijaga dalam hal ini adalah jangan sampai terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, kecuali sebuah keluarga tengah membangun dinasti politik. Jangan sampai kekuasaan disalahgunakan untuk hal-hal selanjutnya diatas. Menurutnya itu yang mesti dijaga oleh sebuah keluarga yang terjun dalam sebuah dunia politik, terhitung Jokowi dan Ma’ruf.

“Sesuatu yang tidak di inginkan oleh masyarakat dunia soal dinasti politik itu adalah soal korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) atau conflict of interest. Itu nanti punya dampak ethical yang jelek layaknya keluhan orang dulu, seandainya Atut jadi Gubernur, sebagian keluarganya jadi Bupati, tetapi adiknya menguasai jaringan bisnis, proyek-proyek APBD, nah itu jelek. Jadi yang kami pagari bukan soal masalah dinasti politiknya, orang berhak dong sebab dia sanggup mentor politik, dan belajar berasal dari role jenis yang punya kapasitas konsisten dia maju , itu sah-sah saja,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memandang tidak tersedia yang keliru bersama dengan majunya Gibran dan Bobby maupun Siti dalam pilkada, selama mereka tidak mengfungsikan sarana dan kekuasaan orang tua tiap-tiap dalam rangka memenangkan kontestasi pilkada tersebut. dan hal itu menurutnya bukanlah sebuah dinasti politik.

Politik dinasti itu biasanya si Presiden turun tangan langsung membackup Gibran misalnya, nenteng Gibran kemana-mana, Pak Ma’ruf nenteng anaknya kemana-mana memperkenalkan anaknya, lantas kampanye untuk anaknya. Gibran maju sebagai Wali Kota Solo, atau anaknya Pak Ma’ruf maju sebagai Wali Kota Tangerang itu terhitung sebenarnya HAM, orang kan boleh dipilih dan menentukan juga, selama orang tuanya tidak beri tambahan supporting bersama dengan kekuasaannya, ini yang menurut aku disebut bersama dengan dinasti politik, sebab kekuasaan itu digunakan untuk membackup anaknya, itu baru sanggup dinamakan mengfungsikan dinasti politik. Jadi menurut aku tidak tersedia masalah Gibran maju atau anaknya Pak Ma’ruf maju,” ujar Irma kepada VOA.

Ditambahkannya, sejauh yang diamatinya, Jokowi tidak dulu menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden untuk beri tambahan efek kepada kehidupan anak-anaknya. Hal itu berjalan dikala putrinya Kahiyang Ayu gagal dalam tes untuk jadi CPNS. Pada saat itu, Jokowi dan keluarganya menerima keputusan selanjutnya sebab hasil tes yang menunjukan bahwa Kahiyang tidak lolos. Begitu terhitung bersama dengan Gibran, yang tidak dulu campur tangan dalam proyek-proyek pemerintah.

“Kita sanggup memandang dikala anaknya pak Jokowi yang perempuan turut tes pegawai negeri, tidak lulus kan? Dan pak Jokowi kan tidak dulu ribut, begitu terhitung bersama dengan Gibran, tidak dulu pak Jokowi menyebut soal Gibran, atau pak Jokowi menyebut soal menantu gak pernah. Jadi dilepaskan oleh beliau, silahkan cari makan sendiri, silahkan cari kehidupan sendiri, tidak boleh ngerecokin orang tua, anak-anaknya pun sama, dan dulu beri tambahan statement, bahwa aku anaknya pak Jokowi, aku bukan anak presiden, itu terhitung dulu disampaikan oleh Gibran. Makanya kemudian dia bisnis, jual martabak dan lain-lain, itu sebenarya mengidamkan perlihatkan kepada publik bahwa aku tidak turut campur di proyek pemerintah, Gibran tidak dulu jadi entrepreneur untuk proyek pemerintah,” jelas Irma.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan berpendapat, bahwa siapa saja boleh maju dalam sebuah kontestasi pemilihan umum, terhitung Gibran, Bobby dan Siti. Namun, menurutnya dapat lebih elok kecuali mereka maju dikala orang tuanya sudah lengser berasal dari sebuah jabatan publik.

“Demokrasi itu keliru satu pilihan lakukan rekruitmen kepemimpinan. siapa saja sanggup turut berkontestasi. Namun demikian, demokrasi beri tambahan jaminan kesetaraan dan fairplay dan juga fairness dalam lakukan kontestasi. Ketika ia maju berkontestasi pada saat orangtuanya atau keluarganya memegang puncak kekuasaan pemerintahan “roso” keadilan publik terusik; sebab itu lebh elok kecuali mereka melakukannya dikala orangtuanya tak lagi berada di puncak kekuasaan. Presiden SBY dulu beri tambahan misal yang baik; AHY putranya maju berkontestasi di pilkada DKI jakarta 2017 saat pak SBY sudah tidak di puncak kekuasaan. ini misal yg baik,” ujarnya dalam pesan singkat kepada VOA.

Menurutnya, potensi konflik keperluan kemungkinan saja berjalan kecuali Gibran, Bobby dan Siti maju saat orang tuanya tetap dalam rezim kekuasaan. Rasa keadilan di mata publik pun, kata Hinca dapat terusik.

Rasa keadilan publik membacanya begitu: kecuali menang atau kecuali kalah tetap tersedia rasa yang tak pas untuk dijelaskan ke publik. Saya lebih cendrung menyebut “clan politik aktif”. sungguh elok kecuali mereka berkontestasi sehabis clannya tidak dalam posisi puncak pemerintahan,” jelas Hinca.