Demokrat Jateng Bergemuruh Serukan Yel-yel Lawan Moeldoko

Demokrat Jateng Bergemuruh Serukan Yel-yel Lawan Moeldoko

Demokrat Jateng Bergemuruh Serukan Yel-yel Lawan Moeldoko

Jajaran Pimpinan dan Pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah menyerukan “lawan Moeldoko” menyusul gelaran Kongres Luar Biasa yang mempunyai nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengambil alih Agus Harimurti yudhoyono (AHY).

Seruan “Lawan Moeldoko” ini menggelora selagi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Demokrat di Jawa Tengah bakal ditutup. Bahkan seluruh Ketua DPC di 35 Kabupaten/Kota yang datang kompak meneriakkan yel-yel “Lawan Moeldoko”.

“Kami beranggap KLB di Deli Sedang itu ilegal , menjadi menurut kita , kita ketua DPD saya bersama Sekretaris dan jajaran saya bersama teman akrab teman akrab saya Ketua DPC seluruh Jawa Tengah , apa pun yang mereka melaksanakan mengatasnamakan Partai Demokrat bakal kita lawan”, ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti usai menutup acara Rakorda di Semarang, Minggu (7/3).

Rinto beri tambahan bila pihaknya termasuk bakal menindaklanjuti perintah “perang” dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY.

“Perang dan perlawanan bakal kita lakukan. Instruksi dari pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Mas AHY selaku Ketua Umum bakal kita tindak lanjuti”, tegas Rinto.

Pihak DPC di Jawa Tengah beranggap Moeldoko sudah tidak pantas menjabat Kepala Staf Presiden (KSP) sebab melaksanakan permainan politik kotor dan menabrak ketentuan hukum bersama menyebabkan kudeta terhadap Partai Demokrat.

“Kepada beliau yang terhormat Moeldoko semestinya mengetahui didalam keadaan negara yang seperti ini , didalam hadapi covid yang belum selesai pengangguran perekonomian semestinya tidak mengutamakan berkenaan politik kekuasaan , tetapi beliau sebagai KSP pemerintahan wajib berperilaku adil mengayomi seluruh rakyat , beliau itu wajib mengetahui berkenaan hukum , beliau tentu mengetahui berkenaan Partai tetapi beliau sengaja , mereka itu sengaja bakal menyebabkan kegaduhan keadaan negara yakni pemerintahan”, ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Sudiarto.

Hal senada termasuk disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto yang menyebut Moeldoko orang yang haus dan penuh ambisi politik dan kekuasaan supaya penduduk jangan hingga terjebak bila Moeldoko nantinya maju di Pilpres 2024.

“Ternyata haus dan ambisi kekuasaan. Menabrak hukum, menghalalkan segala cara. Kalau maju di Pilpres 2024, penduduk wajib hati-hati jangan hingga terperdaya”, kata Wahyu.

Demokrat Jakarta
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso memperlihatkan bakal memecat kadernya yang bermain mata bersama kubu penyelenggara KLB Deli Serdang.

“Saya selaku Ketua DPD DKI Jakarta bakal memecat langsung kepada yang bersangkutan,” kata Santoso di halaman Kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Selatan, Minggu (7/3).

Pemecatan termasuk bakal dikerjakan kepada kader yang pengaruhi kader lainnya supaya bergabung bersama kubu penyelenggara KLB.

Saat ini, menurut Santoso, salah satu yang wajib dikerjakan adalah menyebabkan garis batas pada teman dan lawan.

“Tidak ada toleransi bagi kader yang coba-coba bermain mata, pengaruhi yang lain bergabung terhadap mereka,” tegas Santoso.

Santoso mengklaim kader Partai Demokrat DKI Jakarta dari tingkat DPD, Dewab Pimoinan Cabang (DPC), hingga tingkat ranting loyal kepada Ketua Umum AHY.

Hingga selagi ini, kata Santoso, tidak ada satupun kadernya yang bertolak ke kubu penyelenggara KLB.

“Tidak ada satu orang pun yang menyeberang terhadap kubu kongres luar biasa abal-abal itu,” ujarnya.

Sejumlah mantan kader Partai Demokrat diketahui sudah memotori pelaksanaan KLB di Hotel The Hill Hotel plus Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terhadap Jumat (5/3).

Kongres tersebut menentukan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka termasuk memulihkan status keanggotaan politikus senior Partai Demokrat Marzuki Alie yang sudah dipecat oleh AHY. Alie sesudah itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina.

Merespon kongres itu, AHY mengatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Dia memastikan tidak ada dualisme kepemimpinan didalam tubuh Demokrat. Ia memperlihatkan dirinya merupakan Ketua Umum yang sah.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

“Saya AHY adalah ketua umum Demokrat yang sah danlegitimate,” kata AHY, didalam jumpa pers, Jumat (5/3).

Ia menghendaki Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tidak mengesahkan kongres tersebut.

“Saya minta bersama hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak beri tambahan legitimasi kepada KLB Ilegal,” pintanya.