Demokrat: Yasonna Tak Bisa Sahkan Hasil KLB Kubu Moeldoko

Demokrat: Yasonna Tak Bisa Sahkan Hasil KLB Kubu Moeldoko

Demokrat: Yasonna Tak Bisa Sahkan Hasil KLB Kubu Moeldoko

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tak sanggup mengesahkan kepengurusan kubu kepala staf kepresidenan Moeldoko.
Pasang Bola
Didik menyebut Yasonna terbentur Undang-undang Partai Politik gara-gara masih terjadi perselisihan di internal Demokrat.

“Pasal 8 UU 2 Tahun 2008, Menteri Hukum dan HAM tidak boleh mengesahkan pergantian AD/ART jika terjadi perselisihan partai politik,” kata dia didalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

Demokrat versi KLB harus melakukan pendaftaran ke Kemenkumham dan menyerahkan pergantian AD/ART dan lapisan kepengurusan baru. Pendaftaran sanggup dilakukan sehabis partai merubah AD/ART dan susunan kepengurusan pusat.

Namun, kata Didik, KLB Demokrat yang memutuskan Moeldoko sebagai ketua lazim sendiri cacat dan tak sesuai Pasal 81 ayat (4) AD/ART.

Pasal 81 ayat (4) Anggaran Dasar menyebutkan, “KLB sanggup diadakan atas permohonan Majelis Tinggi Partai, atau; Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan satu per dua dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan juga disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai”.

Ketentuan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga. “Kongres Luar Biasa sanggup dilakukan tertentu untuk pergantian atau penyempurnaan AD/ART dengan selamanya mencukupi syarat sebagaimana dimaksud didalam ayat 2,” demikianlah dikutip didalam kajian Didik.

Merujuk pada sejumlah syarat pelaksanaan KLB menurut AD/ART, Didik menilai KLB yang digelar sejumlah senior partai di Deli Serdang pada Jumat (5/3) lantas tahu ilegal dan inkonstitusional.

“Mendasarkan kepada hal tersebut, demi hukum pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat selanjutnya adalah ilegal dan inkonstitusional,” kata bagian Komisi III DPR itu.

Didik mengatakan KLB Demokrat yang digagas Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan itu telah melawan product pemerintah yang sah.

Menurutnya, pemerintah hanya mengakui Hasil Kongres V Partai Demorkat melalui Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.

“Atas basic itu, terlampau mendasar dan beralasan bagi Menkumham untuk tidak menambahkan hak akses kepada pihak-pihak penggagas dan pelaku pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat jika mendaftarkan di Kemenkumham,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun mengakui pihaknya belum melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham. Ia mengklaim masih melengkapi berkas-berkas mengenai KLB.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

“Berproses didalam pas yang tidak terlampau lama,” kata Jhoni pas jumpa pers di kediaman Moeldoko di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).

Yasonna telah meminta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY tak menyerang pemerintah tanpa basic mengenai gejolak di internal partai. Ia berjanji bersikap objektif dan profesional didalam mengatasi dualisme di tubuh partai berlambang mercy tersebut.