DPRD Minta Bukti Soal PSI Lempar Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

DPRD Minta Bukti Soal PSI Lempar Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut sistem penentuan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta ‘rawan’. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik duwit di dalam penentuan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

DPRD Minta Bukti Soal PSI Lempar Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

“PSI Jakarta menilai bahwa sistem penentuan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang terjadi ini amat rawan dapat timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest di dalam keterangan tercantum kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Siang tadi, Rian dengan sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers spesifik perihal rumor politik duwit di dalam penentuan Wagub DKI ini.Taruhan Bola Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan di dalam pilih syarat kuorum terhadap rapat penentuan Wagub DKI Jakarta yang perlu dibayar dengan nilai duwit tertentu,” kata Rian.

PSI DKI berharap KPK ikut andil di dalam penentuan Wagub DKI. Pemantauan yang dikerjakan KPK, dinilai PSI bisa menahan terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menilai wajar ada pihak yang menyebar isu bagi-bagi duwit perihal penentuan wagub DKI. Namun, dia berharap dugaan tersebut dibuktikan.

“Kalau saya begini. Itu sah bicara, tapi kan perlu dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi layaknya itu, semestinya kan ada buktinya,” memahami Abdul waktu dimintai konfirmasi terpisah.

Abdul menyebutkan bahwa hari ini semestinya sebenarnya dijadwalkan rapat pengesahan tata tertata (tatib) penentuan Wagub DKI, tapi batal. Dia tekankan pembatalan rapat tersebut bukan gara-gara adanya transaksi uang.

Sekarang kan semestinya ada rapimgab tata tertib, tapi tidak terlaksana karana Pak Pras (Ketua DPRD DKI) dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan singgah untuk pengesahan tatib sendiri,” tuturnya.

Dia sendiri menegaskan tak ada bagi-bagi duwit di dalam sistem penentuan wagub pengganti Sandiaga, termasuk ke Fraksi Gerindra.

“Isu bagi-bagi duwit nggak ada. (Fraksi Gerindra dan Pansus Wagub DKI) nggak ada (bagi-bagi uang),” tegas Abdul.