Elite Parpol Memaknai Rekonsiliasi Sebagai Upaya Meraup ‘Kue’

Elite Parpol Memaknai Rekonsiliasi Sebagai Upaya Meraup ‘Kue’

kini elite partai politik repot membahas rekonsiliasi politik. Namun upaya rekonsiliasi yang semestinya memiliki tujuan untuk menghentikan konflik akibat pemilu jadi muncul sebaliknya.

Elite Parpol Memaknai Rekonsiliasi Sebagai Upaya Meraup 'Kue'

 

Elite parpol baik di kubu Jokowi-Ma’ruf ataupun oposisi Prabowo Suianto-Sandiaga Uno justru dinilai memaknai rekonsiliasi itu sebagai upaya meraup ‘kue’ kekuasaan dengan kata lain bagi-bagi kursi.

Upaya berebut kursi di pemerintahan lima th. ke depan itu salah satunya tercermin berasal dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang berharap dua syarat rekonsiliasi bersama kubu Jokowi-Ma’ruf.

Syarat pertama yang disampaikan Amien yakni ide-ide berasal dari kubu Prabowo-Sandi yang wajib diterima dan ke-2 pembagian kursi kekuasaan 55 banding 45.

Tak hanya itu, Amien apalagi menyebut seumpama ada partai oposisi yang selamanya nekat menyeberang ke koalisi pemerintah dapat selamanya menanggung dosa. Terlebih, jika itu hanya dikarenakan menerima tawaran satu kursi menteri.

Pengamat politik berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai rancangan rekonsiliasi yang di tawarkan Amien Rais hanya dijadikan sebagai kedok politik transaksional di mana ia atau kelompoknya mengidamkan membidik jabatan khusus di pemerintahan Jokowi.

“Intinya ada kedok politik transaksional dibalik syarat rekonsiliasi ala Amien Rais itu,

Wasisto mengatakan pernyataan Amien tentang impuls rekonsiliasi hanya sekadar kiasan semata. Ia mengatakan pernyataan itu justru semakin berarti politik transaksional tengah dimainkan oleh Amien sebagai prasyarat bersama kubu Jokowi.

“Itu bagian berasal dari politik transaksional di mana rekonsiliasi sendiri hanya artinya kiasan saja. Tidak ada makan siang gratis didalam politik praktis,” kata dia.

Lebih lanjut, Wasisto telah tak heran bersama adanya fenomena politik transaksional di Indonesia. Menurutnya, politik yang bernuansa transaksional merupakan salah satu patologi berasal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

Ia sesudah itu mengatakan politik transaksional secara simple dimaknai sebagai pertukaran keperluan berasal dari beraneka pihak bersama target supaya tercipta adanya kesepakatan bersama.

Pertukaran keperluan ini dapat berlangsung terhadap pihak yang sedang/akan berkuasa bersama pihak yang bersedia tunduk didalam kekuasaan. Ia mengatakan politik transaksional dapat beriringan bersama adanya permintaan tentang posisi di jabatan publik

“Contohnya bersama beberapa syarat khusus seperti [yang diminta] Pak Amien Rais ini, kursi 55:45,” kata dia.

Wasisto menilai hal yang wajar seumpama para elite politik sesudah itu saling berburu posisi di jabatan publik usai gelaran pemilu selesai. Ia mengatakan posisi menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan monumen pencapaian politik tersendiri bagi suatu parpol.

Tak hanya itu, Wasisto menambahkan jabatan menteri sendiri sanggup berpengaruh vital terhadap elektabilitas bagi parpol seumpama kader yang di letakkan menuai prestasi.

“Dengan kata lain, itu adalah investasi politik lima th. ke depan dikarenakan sanggup buka akses ke APBN dan publik lewat program kebijakan juga,” tambahnya

Wasisto sesudah itu memprediksi para pendukung Amien Rais, khususnya terhadap kelompok-kelompok berhaluan Islam dapat banyak yang kecewa terhadap permintaannya tersebut.

Ia mengatakan para pendukungnya itu dapat kecewa dikarenakan selama ini Amien konsentrasi memperjuangkan umat seperti membela imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ketimbang dipengaruhi bersama kursi kekuasaan

“Terutama berasal dari group 212 dapat kecewa berat dikarenakan terhadap pada akhirnya Amien tidak terus menerus soal pembelaan terhadap umat muslim dan kriminalisasi Habib Rizieq, jadi justru dipengaruhi kursi kekuasaan,” kata dia.

Isyarat tingkatkan posisi tawar

Terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina, Arif Sutanto menilai pernyataan rekonsiliasi 55:45 ala Amien Rais itu sebagai bagian syarat rekonsiliasi sebagai suatu upaya untuk tingkatkan posisi tawar.

Secara personal, Arif menilai signifikansi peran politik Amien alami penurunan usai pembubaran Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi. Secara kelembagaan, PAN termasuk tidak kunjung sanggup mendapatkan kesepahaman untuk jadi bagian pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

“Tekanan lewat pernyataan keras Amien adalah termasuk bagian berasal dari ambiguitas politik yang terus menerus diidap PAN, pada berada di didalam atau di luar pemerintahan,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menyinggung ambiguitas perjalanan politik PAN Pada 2015 lalu. Kala itu, PAN menyeberang ke kubu Jokowi-JK setelah terhadap 2014 mengusung Prabowo-Hatta.

Akan tetapi, posisi politik PAN tidak selamanya sejalan bersama pemerintah sampai mereka mengusung Prabowo-Sandi terhadap 2019.

“Ambiguitas semacam itu, termasuk pula perbedaan pandangan di pada pengurus yang disampaikan secara terbuka, memberi pesan yang membingungkan bagi pemilih PAN,” kata dia.

Melihat hal itu, Arif menilai PAN sengaja menerapkan langkah untuk menghimpit pemerintahan Jokowi supaya sanggup berhimpun dan ulang mendapatkan ‘kue kekuasaan’.

Akan tetapi, akomodasi PAN didalam pemerintahan memang bergantung penerimaan bagian lain koalisi Jokowi-Ma’ruf itu sendiri.

“Harus dicermati termasuk prospek kerja mirip didalam lima th. ke depan, dan derajat competitiveness partai maupun figur elite mereka terhadap 2024,” kata Arif.