Eva Sundari Katakan Tututan Sudah Di Terkabul Mahasiswa Tak Perlu Berdemonstrasi

Eva Sundari Katakan Tututan Sudah Di Terkabul Mahasiswa Tak Perlu Berdemonstrasi

Anggota Baleg FPDIP DPR Eva Sundari menjelaskan tuntuan berasal dari Aliansi Rakyat Bergerak telah tidak relevan ulang gara-gara sebagian tuntutan mereka kepada DPR dan Presiden Jokowi telah dikabulkan. Dengan begitu, mahasiswa tidak wajib berdemonstrasi lagi.

Eva Sundari Katakan Tututan Sudah Di Terkabul Mahasiswa Tak Perlu Berdemonstrasi

“Kecuali sesungguhnya menginginkan sebabkan kegaduhan yang rawan menjadi tunggangan penumpang gelap yang menginginkan destabilisasi,” ujar Eva Sundari didalam keterangannya, Selasa (24/9/2019). Tuntutan pertama, kata dia, perihal penundaan pengesahan RUU KUHP. Hal itu telah terlaksana kala Jokowi mengumumkan penundaan pengesahaan RUU tersebut pada Jum’at 20 September 2019.

“Hal ini disambut positif oleh partai-partai koalisi dan lebih-lebih Gerindra terhitung mendukung. Alasan penundaan adalah merespons keinginan masyarakat luas atas pasal-pasal yang kontroversial,” ucap dia.

Tuntutan mahasiswa kedua perbaikan UU KPK. Hal ini telah di luar kontrol DPR dan Pemerintah gara-gara telah disahkan pada 17 September 2019. Satu-satunya kesempatan adalah sekiranya mahasiswa menghendaki pembatalan ke MK.

“Permintaan untuk Perppu tidak kemungkinan ditunaikan mengingat tidak tersedia alasan darurat. Jadi saat ini bola justru di tangan mahasiswa sendiri, bukan DPR dan Presiden,” ucap Eva Sundari.

Tuntutan ketiga, berbentuk penangkapan pada pelaku kerusakan alam di sebagian daerah. Tuntutan ini tidak cukup spesifik, namun terkecuali yang dimaksud kebakaran hutan maka saat ini penegakan hukum sedang berjalan.

“Sudah ratusan pelaku perorangan dan kelompok pembakaran hutan ditangkap (ada yang telah P21) dan puluhan perusahaan didalam dan luar negeri dibekukan ijin usahanya. Jadi sebaiknya para mahasiswa mengawasi penegak hukum didalam bekerja, bukan justru demo di DPR maupun di area yang tidak terkait,” ujar Eva Sundari.

Terhadap tuntutan keempat, tentang UU Ketenagakerjaan ini membingungkan gara-gara DPR saat ini tidak tersedia bahasan UU tersebut. Tampaknya tersedia tidak benar paham di kalangan mahasiswa soal isu ketenagakerjaan dan sasaran demo.

Menurut dia, tuntutan keempat yang paling masuk akal yakni yang tentang desakan Pengesahan RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Pembahasan ini mandek akibat pimpinan panja dan sebagian parpol tidak mengagendakan pembahasan RUU ini meski telah 3 th. di Prolegnas.

“Para penolak RUU ini lebih percaya kepada hoaks-hoaks daripada membela korban kejahatan seksual. Dalih yang diajukan pimpinan adalah tidak memadai waktu, saat panja RUU Siber yang baru masuk minggu lalu sedang kerja keras membahas DIM2nya di minggu ini,” ujar Eva.

Jadi untuk menolong pengesahan RUU PKS ini, lanjut dia, demo mahasiswa selayaknya bertujuan ke MUI, FPI, Alila beserta ormas2 Islam lain yang tidak membaca DIM2 di RUU PKS yang disusun Komnas Perempuan untuk memelihara dan menambahkan keadilan kepada perempuan dan anak-anak korban kejahatan/kekerasan seksual.

“Tuntutan kelima, memajukan demokratisasi dan setop menangkap aktivis. Ini tidak cukup paham obyeknya namun selayaknya sasaran terhitung ke penegak hukum yang bekerja mandiri dan imparsial,” ujar dia.

Sebaiknya, lanjut Eva, terkecuali menghendaki perhatian dan pengawasan Komisi III DPR wajib mempunyai knowledge yang tertentu sekiranya masalah apa dan dimana agar mampu ditindaklanjuti oleh DPR.

“Saya mengimbau para mahasiswa untuk tidak melanjutkan demo, lebih-lebih mendiami Gedung MPR gara-gara tuntutan telah dipenuhi DPR dan Pemerintah, atau lebih-lebih tersedia yang tidak benar info dan sasaran,” kata dia.

Eva menghendaki mahasiswa untuk ulang ke peran sejarah sebagai pembawa perubahan kearah kemajuan bangsa berbakal daya kritis serta sikap militan membela kebenaran. Waspada potensi diperalat untuk target politik mencari kekuasaan secara inkonstitusional.