Fraksi Nasdem Batal Dukung Revisi UU Pemilu

Fraksi Nasdem Batal Dukung Revisi UU Pemilu

Fraksi Nasdem Batal Dukung Revisi UU Pemilu

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI Ahmad M. Ali menunjukkan fraksinya batal menolong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilu. Menurut dia, cara itu diambil alih berdasarkan kebijakan DPP Partai Nasdem yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

“Fraksi Nasdem menarik bantuan pada revisi UU Pemilu,” kata Ahmad layaknya dikutip berasal dari Antara, Sabtu, (6/2/2021).

Ahmad menjelaskan, disaat DPP Partai Nasdem telah menentukan kebijakan, sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPR RI bakal menjalankan kebijakan tersebut.

Sebab, Fraksi Nasdem DPR RI adalah perpanjangan tangan berasal dari DPP. Sehingga, apa pun kebijakan diambil alih harus dijalankan terhitung mengenai bersama dengan RUU Pemilu.

Diketahui, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh didalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021) menegaskan bahwa dirinya mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengambil alih sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7/2017 perihal Pemilu, terhitung menolong pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Surya Paloh menilai, bangsa Indonesia pas ini sedang berjuang hadapi pandemi COVID-19 dan lakukan usaha pemulihan ekonomi akibat wabah tersebut. Oleh karenanya, soliditas partai-partai politik didalam koalisi pemerintahan harus bahu-membahu hadapi pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa.

“Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama bersama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan jaman depan bangsa yang lebih baik,” kata Surya.

Sebagai partai politik, kata Surya Paloh, Nasdem berkewajiban lakukan telaah kronis pada tiap-tiap kebijakan. Kendati demikian, partainya senantiasa lebih mengutamakan keperluan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 pada Kamis (28/1/2021). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengupas sejumlah isu terkini. Revisi UU Pemilu jadi tidak benar satu pembahasan dikarenakan sedang hangat.

Jokowi mendengar masukan dan aspirasi berasal dari mantan anggota TKN. Jokowi pun memberikan pandangannya mengenai isu RUU Pemilu ini.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

Dalam peluang itu, Jokowi mengisyaratkan menampik revisi UU Pemilu. Khususnya peraturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah tiap-tiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama terjadi telah diganti lagi.