Gelar Diskualifikasi Pilkada Terpanjang 2020

Gelar Diskualifikasi Pilkada Terpanjang 2020

Bawaslu RI mengantarkan terdapat 6 kepala wilayah partisipan Pilkada 2020 yang dianjurkan buat didiskualifikasi. Saran diskualifikasi dikeluarkan terpaut asumsi penyalahgunaan perhitungan.

” Terpaut dengan pertanyaan pemakaian perhitungan serta program penguasa ini yang aku duga telah sebagian wilayah yang hingga kita jalani saran diskualifikasi. Sebab apa, kalau paling utama untuk petahana yang melaksanakan program penguasa ini buat kebutuhan kampanye pendamping calon,” tutur Pimpinan Bawaslu Abhan dalam dialog yang ditayangkan di YouTube Rumah Pemilu, Rabu( 21 atau 10 atau 2020).

Ada pula 6 calon kepala wilayah yang disarankan ganjaran diskualifikasi merupakan petahana yang diprediksi memakai perhitungan wilayah APBD buat kebutuhan kampanye, semacam bansos COVID- 19. Perihal itu melanggar Artikel 71 bagian 3 UU Pilkada No 10 Tahun 2016.

” Terdapat 6 wilayah yang telah kita saran sebab di dalam kampanye sepanjang aktivitas kampanye ini ataupun serta tadinya sudah melaksanakan penyalahgunaan wewenang APBD yang dipakai buat gradasi kampanye apalagi pula bansos COVID- 19 beberapa,” tutur Abhan.

Tidak hanya itu, terdapat calon kepala wilayah yang disarankan didiskualifikasi sebab melanggar Artikel 71 bagian 2 UU Pilkada mengenai kekangan pemindahan kedudukan 6 bulan saat sebelum penentuan calon tanpa permisi. Terdapat pula calon kepala wilayah yang dianjurkan didiskualifikasi sebab menyalahgunakan wewenang dorongan sosial.

Tetapi Abhan tidak merinci nama- nama pendamping calon yang diberi saran diskualifikasi. Abhan cuma mengantarkan julukan wilayah yang calon kepala daerahnya dianjurkan didiskualifikasi.

Selanjutnya ini catatan kepala wilayah yang dianjurkan buat diskualifikasi:

1. Pegunungan Bintang, Papua

2. Ogan Ilir, Sumsel

3. Halmahera Utara, Malut

4. Kabupaten Gorontalo

5. Kabupaten Kaur, Bengkulu

6. Kabupaten Banggai, Sulteng