Gerindra Katakan Tidak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan Gunakan Perppu

Gerindra Katakan Tidak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan Gunakan Perppu

Gerindra menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan cuma gara-gara mengeluarkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Pihaknya menambahkan dukungan, terkecuali Presiden mengeluarkannya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Perppu merupakan hak konstitusi dari Presiden.

“Enggak tersedia celahnya, enggak tersedia ceritanya Presiden dimakzulkan gara-gara manfaatkan hak konstitusinya,” kata Habiburokhman di dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Gerindra Katakan Tidak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan Gunakan Perppu

Menurut dia, soal pemakzulan ini sudah diatur syaratnya. Di antaranya melanggar undang-undang atau melakukan tingkah laku tercela.

“Ini kan tidak mencukupi kualifikasi tersebut,” sadar Habiburokhman.

Dia mencontohkan, bagaimana banyak pro dan kontra waktu Presiden mengeluarkan Perppu. Namun, sehabis dikeluarkan, semua pihak menghormatinya.

“Praktiknya, 10 tahun terakhir. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu, walaupun mulanya keras (ada protes sebelum saat Perppu), tetapi waktu sudah dikeluarkan kita hormati. Waktu Perppu Undang-undang Pilkada,” pungkasnya.