Habib Rizieq Dapat Dukungan SBY 2020

 

Orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mendukung tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Dudung dan anak buahnya saat ini sesungguhnya sedang gencar mencopot baliho-baliho yang perlihatkan sosok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang menurutnya udah sebabkan mengganggu penduduk Indonesia.
Pasang Bola
“Ini negara hukum mesti taat hukum. Kalau pasang baliho, memahami aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar. Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan bersama dengan mulai mewakili umat Islam,” kata Dudung.

Agus Widjojo termasuk nampaknya mendukung Pangdam Jaya dan menyebut bahwa sesungguhnya mesti tersedia yang berani melawan FPI dan Habib Rizieq.

Karena menurut orang dekat SBY tersebut apa yang dikatakan Habib Rizieq Shihab pada negara, pemerintah, dan terutama TNI, udah keterlaluan.

“Secara politis aku setuju, mesti tersedia yang berani melawan Habib Rizieq, gara-gara apa yang dia katakan itu udah keterlaluan, terutama kepada TNI.” ucapnya.

“Jadi secara politik, mesti tersedia yang mampu melawan dia dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya,” sambung Agus.

Namun demikian, Agus mengatakan, secara kewenangan TNI tidak miliki kuasa untuk menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum, tindakan tersebut harusnya ditunaikan oleh Satpol PP atau Kepolisian, gara-gara ke-2 institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun pun sepakat bersama dengan pengakuan Agus tersebut.

“Secara politik, sesungguhnya mesti tersedia yang berani menghadapi FPI dan secara hukum tindakan atau apa yang ditunaikan oleh Pangdam Jaya itu bukan kewenangannya, artinya sesungguhnya Agus orang dekat SBY itu memahami mengakui itu tindakan yang di luar kewenangan,” ucapnya.

Refly Harun menilai, kalau di luar kewenangan artinya mampu dikategorikan sebagai tindakan ilegal gara-gara didalam hukum administrasi negara sebuah tindakan mampu ditunaikan kalau miliki kewenangan.