Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta

Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan terdapatnya tenaga ahli untuk tiap-tiap anggota DPRD DKI Jakarta. Hal selanjutnya diusulkan di dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta yang telah dikonsultasikan ke Kemendagri terhadap Jumat, 20 September 2019.

“Iya, tenaga ahli keliru satunya dievaluasi jumlahnya,” kata Wakil Ketua selagi DPRD DKI Jakarta, Syarif selagi dihubungi, Senin (23/9/2019).

Dia menyebutkan, penolakan berasal dari Kemendagri itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 perihal pedoman penyusunan tata teratur DPRD Provinsi dan Kota. Di mana penyusunan tatib tidak boleh bertentangan dengan ketetapan tersebut.

Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta

Akan tetapi, Syarif menyebut Kemendagri menyetujui jikalau tiap-tiap fraksi punyai satu tenaga ahli dan cuma untuk alat kelengkapan dewan saja. Sementara itu, dia menyebut berasal dari 187 pasal yang diajukan untuk konsultasi tak banyak yang direvisi.

“Revisi tersedia kurang lebih 20-30 persen, itu sedikit kok yang direvisi sama Kemendagri,” mengerti dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiap-tiap anggota legislatif yang berkantor di Kebon Sirih itu disediakan tenaga ahli. Anggota DPRD DKI Jakarta berasal dari Fraksi PKS, Suhaimi membuktikan dirinya setuju dengan usulan anggota dewan difasilitasi dengan perlindungan staf ahli.

“Saya setuju. Karena kami mengkaji APBD senilai Rp 90 triliun, dan itu butuh tenaga ahli yang men-support kami untuk mengkaji lebih detil. Kan latar belakang anggota dewan beda-beda,” kata Suhaimi.

Pasalnya, kata dia, tidak seluruh anggota dewan yang baru terpilih menguasai latar belakang pembahasan APBD dan politik di dalam selagi satu tahun, karenanya mereka wajib pembekalan dan staf ahli yang mendampingi.

“Seperti DPR pusat itu kan banyak (staf ahlinya) kami menghendaki terhitung di DPRD, supaya kami sanggup membahas, mengemban tugas kami supaya lebih kuat. Itu wajib support dan wajib sesungguhnya dibantu oleh APBD,” ujarnya.

Selama ini, ucap dia, tenaga ahli dibiayai sendiri oleh tiap-tiap anggota dewan maupun fraksi. Di fraksinya, tersedia empat staf ahli yang bertugas sebagai pengelola sarana atau humas, pendamping pembuatan pandangan lazim fraksi, tim advokasi kesegaran dan hukum.

Jika nanti dibiayai berasal dari APBD, maka staf ahli yang direkrut selamanya wajib mencukupi kriteria, jangan sampai dipilih karena kedekatan hubungan. Dan terhitung cocok dengan komisi area anggota DPRD selanjutnya bekerja.

“Harus tersedia beberapa syarat yang sanggup dipertanggungjawabkan. Misanya S1 supaya sanggup support. Lalu disesuaikan dengan komisinya, semisal anggota komisi A wajib memperoleh staf ahli yang menguasai pemerintahan, komisi B ekonomi sampai komisi E yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat,” ucap dia.