Ketua Umum Partai NasDem Singgung Baharuddin Lopa Terkait Jaksa Agung Dari Parpol

Ketua Umum Partai NasDem Singgung Baharuddin Lopa Terkait Jaksa Agung Dari Parpol

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, agar tidak tidak benar jikalau partai politik melahirkan orang yang bisa isikan jabatan Jaksa Agung. Menurutnya, itu tidak masalah asalkan yang terkait telah berhenti sebagai kader parpol kala diangkat sebagai Jaksa Agung.

Ketua Umum Partai NasDem Singgung Baharuddin Lopa Terkait Jaksa Agung Dari Parpol

Paloh bahkan, menyebut bahwa M Prasetyo bukan jaksa agung pertama dari kalangan parpol. Dia menyinggung nama Baharuddin Lopa yang dulu jadi Jaksa Agung.

Paloh menjelaskan perihal itu di dalam wawancara spesifik bersama CNNIndonesia TV, di Jakarta, Selasa (29/7).Bandar Bola Surya menjawab pertanyaan: apakah lebih baik jaksa agung berasal dari internal Kejaksaan Agung atau tidak masalah jikalau berasal dari parpol?

“Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kami menginginkan maju, tapi kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak mempunyai hak, yang lain mempunyai hak, untuk apa negara ini bersama proses demokrasi?” ucap Paloh.

Paloh bicara demikian bukan bermakna membela jaksa agung M. Prasetyo yang pada mulanya merupakan kader NasDem.

Dia menjelaskan, Prasetyo telah berhenti jadi kader sejak ditunjuk jadi Jaksa Agung pada 2014 lalu. Sejak itu pula, kinerja Prasetyo dinilai oleh Presiden Jokowi, bukan kepada dirinya.

“Dia Jaksa Agung yang independen, duduk, tunduk sebagai pembantu Presiden,” kata Paloh.

Surya lantas mengingatkan bahwa Prasetyo bukan jaksa agung pertama yang berasal dari parpol. Sebelumnya terhitung dulu ada, tidak benar satunya yaitu Baharuddin Lopa.

“Ini bukan Jaksa Agung pertama yang berasal background-nya parpol. Ada Lopa,” ucap Paloh.

Baharuddin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2001 silam. Dia merupakan mantan politikus asal PPP.

Paloh terhitung membantah telah meminta kursi jaksa agung kepada Presiden Joko Widodo untuk periode selanjutnya. Dia mengklaim tidak dulu meminta jabatan spesifik kepada Jokowi.

“Kita terikat pada proses presidensial. Itu hak prerogatif Presiden,” ucap Paloh.

Surya terhitung mengaku tidak jelas jikalau ada petinggi partai politik yang mengeluh atas sepak terjang Jaksa Agung M. Prasetyo selama ini. Dia tidak jelas jikalau ada parpol yang menganggap M. Prasetyo sering mengkriminalisasi kader partai lain jikalau tidak menginginkan tukar jadi bagian NasDem.

“Saya jujur enggak mendengar. Artinya itu memalukan sekali jikalau itu terjadi,” kata Surya.