Laporan Tahunan Merilis Parpol Sudah Tidak Bisa di Andalkan

Laporan Tahunan Merilis Parpol Sudah Tidak Bisa di Andalkan

The Indonesian Institute merilis laporan akhir tahun Indonesia 2019 bersama dengan mengangkat banyak ragam topik termasuk soal politik. Dari catatan The Indonesian Institute (TII), partai politik yang tersedia di Indonesia condong kehilangan ideologinya usai Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono menyebut tersedia lima model kategori partai politik yang ditemukan dan muncul didalam pemilu serentak yaitu catch all-party personalitic, catch all party-programmatic, catch all party programmatic dan match all party-programmatic serta match all party-programmatic.

Hal berikut menjadi alasan adanya pelemahan interaksi antara ideologi dan arah gerak partai.

“Padahal ideologi ini yang semestinya menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu bersama dengan yang lain bisa dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai tersebut,” kata Arfianto selagi pemaparan di kantor The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Dengan adanya temuan berikut maka Arfianto pun tidak heran jikalau kekinian partai politik yang berideologi nasionalis menggandeng partai politik Islam misal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bersama dengan PKS.

“Memudarnya efek ideologi dan menguatnya pragmatisme dikhawatirkan dapat membawa dampak partai cuma dapat menjadi kendaraan politik untuk menggapai kekuasaan belaka,” ucapnya.

Kemudian Arfianto termasuk menyinggung soal tetap tersedia efek kapabilitas elite parpol didalam rekrutmen politik. Hal berikut membawa dampak rekrutmen politik cuma dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang.

“Misalnya saja untuk calon untuk pilkada kudu tersedia petunjuk atau restu dari ketua lazim atau pengurus pusat,” ujarnya.

Dengan begitu, Arfianto merekomendasikan untuk ke depannya seluruh partai politik kudu jalankan reformasi internal partai baik yang tentang bersama dengan penguatan kelembagaan, perbaikan rekruitmen, maupun tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.