MA Menampik Kasasi Partai Hanura Kepengurusan Daryatmo Dan Syarifuddin Sudding.

MA Menampik Kasasi Partai Hanura Kepengurusan Daryatmo Dan Syarifuddin Sudding.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perlihatkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura) di bawah kepemimpinan Ketua Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Herry Lountung Siregar merupakan kepengurusan yang sah.

MA Menampik Kasasi Partai Hanura Kepengurusan Daryatmo Dan Syarifuddin Sudding.

MA menampik kasasi yang diajukan Partai Hanura kepengurusan Daryatmo dan Syarifuddin Sudding. DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO mendesak sehingga Daryatmo Cs mengembalikan aset-aset partai yang dikuasai. Kalau tidak, maka DPP Partai Hanura bakal menempuh jalur hukum.

Setelah putusan ini keluar, kita mengimbau untuk tidak ulang mengatasnamakan Partai Hanura. Segala aset-aset untuk segera dikembalikan. Apalagi tidak, kita bakal bawa ke jalur hukum,” kata Herry didampingi Kepala Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani, Ketua Bidang Hukum Partai Hanura Dodi S Abdul Kadir di dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (5/9).

Seperti diketahui, putusan kasasi MA no : 194K/TUN/2019 tanggal 13 Mei 2019 menampik kasasi yang diajukan Daryatmo dan Sudding yang menggugat Surat Keputusan Menkumham Nomor : M.MH.01.AH.11.01 berkenaan Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO dan Herry. Dalam putusan itu, MA menghukum Daryatmo membayar cost perkara Rp500.000.

“Kalau mereka sesudah putusan ini tidak mengikuti, kemungkinan kita bakal tuntut namun kelihatannya bersama dengan kondisi ini siapa pun mampu terima dan paham bahwasannya ini sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Herry.

Benny Ramdhany menghendaki putusan MA yang berbentuk final dan mengikat ini ditaati oleh siapa pun. Dia menegaskan, bersama dengan terdapatnya putusan MA berbentuk final dan binding ini maka tidak tersedia basic apa pun oleh siapa pun perlihatkan dan bertindak mengatasnamakan DPP Hanura.

“Jika lantas ditemukan Daryatmo Cs dan siapa pun dan pihak mana pun yang bersama dengan sengaja perlihatkan dan bertindak mengatasnamakan DPP Hanura, maka DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Oesman Sapta Odang selaku ketua lazim dan Bapak Herry Lountung Siregar selaku sekretaris jenderal bakal menyita tindakan tegas dan melalui jalur hukum baik perdata dan pidana,” katanya.

DPP Partai Hanura, lanjut Benny, mengimbau jajaran berasal dari tingkat pusat sampai tempat di semua Indonesia untuk senantiasa memelihara soliditas dan bekerja keras mewujudkan cita-cita besar partai. Menurut dia, tindakan yang dikerjakan kepengurusan tak hanya yang dicantumkan di dalam SK Menkumham itu tidak sesuai bersama dengan hukum, ilegal, dan tidak miliki basic hukum.

“Oleh maka dari itu kepada semua pihak untuk meniadakan dan tidak melakukan jalinan apa pun karena akibat hukum yang terjadi tidak mengikat Partai Hanura yang sah. Sehingga bakal memberi tambahan konsekuensi tindakan melawan hukum,” papar Dodi. (boy/jpnn)