Misteri dana Covid-19 senilai Rp100 triliun yang digalang PM India Narendra Modi

 

Bertepatan pada 27 Maret, sebagian hari setelah karantina area dengan cara nasional diaplikasikan, PM Narendra Modi membuat Prime Ministers Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, PM Cares Fund, anggaran yang hendak dipakai buat suasana gawat.

Modi setelah itu melantamkan“ seluruh masyarakat India” buat beramal ke sana.

“ Ini jeritan aku pada sesama masyarakat India buat beramal ke PM- Cares Fund,” cuitnya, sambil mengatakan donasi ini hendak menguatkan perlawanan India kepada Covid- 19 serta“ suasana kurang baik seragam” di era depan.

“ Ini hendak berjalan jauh buat menghasilkan India yang lebih segar,” tulisnya.

Donasi berdatangan dari masyarakat, pesohor, industri serta serupanya.

Dalam sepekan, bagi banyak informasi, donasi menggapai 65 miliyar rupee( dekat Rp12 triliun). Anggaran itu saat ini diperkirakan lebih dari 100 miliyar rupee( Rp18 triliun).

Tetapi PM Cares telah kontroversial semenjak awal sebab telah terdapat PM National Relief Fund or PMNRF yang berdiri semenjak 1948.

Atasan Partai Kongres yang beroposisi, Sonia Gandhi, menganjurkan anggaran itu ditransfer saja ke PMNRF.

Kongres pula menganjurkan anggaran itu dipakai buat keselamatan para migran.

Di hari kala PM Cares dibuat, darurat manusiawi besar mulai terjalin di India.

Jutaan pekerja migran– salah satu golongan termiskin di India– mulai meninggalkan kota- kota besar setelah Modi mempraktikkan karantina nasional.

Sepanjang berminggu- minggu, mereka berjalan ratusan km, kelaparan serta kedahagaan buat menggapai dusun mereka.

Lebih dari 100 orang tewas bumi karenanya.

Penguasa diperkirakan hendak memakai beberapa anggaran itu buat membantu migran yang terdesak berjalan kaki, tetapi itu tidak terjalin.

Pihak antagonisme kemudian mengganti julukan badan kebaikan itu jadi“ PM Does Not Really Care” nama lain PM Tidak Hirau.

Sebagian minggu setelah itu, persoalan mulai bermunculan sekeliling pendirian serta pengurusan PM Cares. Pula berapa banyak anggaran terkumpul, dari mana saja serta semacam apa penggunaannya.

Tidak terdapat balasan atas keraguan- keraguan beberapa pihak di web PM Cares. Kantor Kesatu Menteri( PMO) yang mengatur anggaran ini menyangkal berikan data.

Saat ini politisi antagonisme, aktivis bebas serta reporter menanya: apakah terdapat yang dirahasiakan oleh penguasa?

Petisi diajukan di dasar hukum hak data khalayak( RTI) dan di majelis hukum buat menuntut kejernihan.

Sepanjang ini, PM Cares menjauh pengecekan khalayak dengan alasan kalau badan ini tidak tercantum“ daulat khalayak”, yang berarti tidak dikendalikan atau didanai penguasa hingga tidak tercantum dalam UU RTI.

Ini pula berarti badan itu tidak dapat ditilik oleh badan audit negeri.

Dakwaan pembohongan terang- terangan

“ Abnormal jika bilang kalau PM Cares bukan daulat khalayak,” tutur Kandukuri Sri Harsh, mahasiswa hukum, pada BBC.

” Jutaan orang beramal sebab berasumsi badan ini bukan badan swasta. Duit ini terkumpul sebab kuatnya julukan Kesatu Menteri.”

Kandukuri tercantum yang mengajukan permohonan data melalui RTI yang didaftarkan bertepatan pada 1 April.

Beliau mengajukan alasan kenapa badan ini merupakan daulat khalayak:

Dikendalikan oleh penguasa. Ketuanya merupakan PM, 3 orang badan dewan menteri jadi orang tua, serta 3 orang tua yang lain dicalonkan oleh PM

Web PM Cares terdapat di” gov. in”– daerah sah pemerintah

Badan ini memakai ikon sah India, serta cuma badan penguasa yang diperbolehkan memakainya

“ Dengan cara kasar” didanai oleh penguasa– semua badan parlemen dari Partai Berdaulat BJP dimohon beramal 10 juta rupee dari anggaran konstituen mereka, yang ialah anggaran yang terdapat di konstitusi; industri zona khalayak yang dikendalikan penguasa mengamalkan ratusan juta rupee; angkatan, petugas awam serta juri dipotong satu hari pendapatan buat disumbangkan ke PM Cares.

“ Kenapa penguasa membatasi?” tutur Kandukuri.” Apa yang dirahasiakan?”

Banyak yang dirahasiakan, bagi aktivis serta sisa reporter Saket Gokhale, yang melukiskan PM Cares bagaikan“ pembohongan berterus terang”.

Melawan tuduhan

Partai Modi melawan terdapatnya ketakjujuran di PM Cares. Baru- baru ini, setelah berminggu- minggu dituntut tembus pandang, PMO berkata sudah menghasilkan 20 miliyar rupee buat membeli 50. 000 ventilator, 10 miliyar rupee buat keselamatan migran, serta 1 miliyar rupee buat pengembangan vaksin.

Tetapi anggaran yang dialokasikan untuk migran dikritik, dikira“ sangat kecil serta telanjur”, dan penentuan ventilator dikira bermasalah.

AS sekalian cadangan obat remdesivir buat Covid- 19, badan DPR ucap biayanya keterlaluan

Juri halangi publikasi novel keponakan Kepala negara Donald Trump yang kata pembohongan serta kecurangan fiskal Trump

“ Tidak terdapat cara tender buat ventilator, tidak terdapat cara lelang bersaing. Amat semaunya,” tutur Gokhale.

Minggu kemudian, panel yang ditunjuk penguasa melaporkan takut hal keandalan serta keahlian 10. 000 ventilator yang dibeli dengan anggaran PM Cares.

Gokhale pula mempersoalkan opsi SARC& Associates, industri swasta buat mengaudit PM Cares. Perusahaan ini ditunjuk oleh Modi buat mengaudit PMNRF bulan Maret 2018 tanpa cara tender.

“ Badan ini memiliki ikatan akrab dengan BJP,” tutur Gokhale.” SK Gupta yang mengepalainya ialah pendukung kokoh kebijaksanaan BJP. Beliau pula beramal 20 juta rupee ke PM Cares. Ini memunculkan keragu- raguan kepada audit.”

Gupta dengan cara individu memublikasikan sumbangannya 20 juta rupee lewat account twitternya. BBC memintanya menjawab dakwaan kalau SARC& Associates diseleksi buat mengaudit sebab terdapatnya ikatan akrab dengan BJP, tetapi Gupta menyangkal berpendapat.

Nalin Kohli, ahli ucapan BJP, membela PM Cares.

Tutur Kohli, PMNRF dipakai buat musibah alam, serta alibi pendirian PM Cares merupakan buat berpusat pada endemi.

Kohli pula mengatakan PMNRF, yang dibuat oleh Kesatu Menteri India awal Jawaharlal Nehru, memasukkan kepala negara partai Kongres jadi salah satu orang tua.

“ Banyak partai politik di India, serta mengapa satu partai wajib disertakan dalam badan yang mengaitkan anggaran khalayak buat kebutuhan khalayak?” tuturnya.

Beliau berkata, Modi serta menteri yang lain ikut serta di dalam PM Cares sebab posisi yang mereka pegang, bukan bagaikan delegasi partai politik.

Kohli pula menyangkal dakwaan minimnya kejernihan. Beliau berkeras kalau SARC& Associates“ ikut serta sekedar bersumber pada keahlian” serta PM Cares hendak menaati seluruh peraturan yang legal.

Kebingungan hal PM Cares cuma dinaikan oleh sedikit dari pihak antagonisme, tuturnya lagi.

“ Ini badan terkini. Apa berartinya akuntabilitas khalayak di dikala seluruh orang padat jadwal melawan endemi?”

Tetapi persoalan hal ketidakjelasan badan ini tidak cuma dinaikan oleh antagonisme. Pengacara Dewan Agung Surender Singh Hooda, yang memasukkan petisi di Majelis hukum Besar Delhi, melukiskan kesungkanan membuka data ini“ tidak dapat dimengerti”.

“ Aku mau mereka memajang data di web mereka. Berapa yang mereka dapat, dari mana saja, ke mana dihabiskan,” tuturnya.