MK Menolak Gugatan, Prabowo Beserta Partai Kualisi Kordinasi Untuk Langkah Hukum Selanjutnya

MK Menolak Gugatan, Prabowo Beserta Partai Kualisi Kordinasi Untuk Langkah Hukum Selanjutnya

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tunjukkan menjunjung putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan mereka di dalam sengketa Pilpres 2019, namun Prabowo juga tunjukkan akan segera berkonsultasi untuk melacak cara hukum lain yang mampu ditempuh.

MK Menolak Gugatan, Prabowo Beserta Partai Kualisi Kordinasi Untuk Langkah Hukum Selanjutnya

“Kami serahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah SWT, tuhan yang maha esa. Tentunya sesudah ini kita akan segara konsultasi bersama tim hukum untuk minta anjuran dan pendapat apakah tetap tersedia cara hukum dan konstitusional lain yang mungkin mampu ditempuh,” kata Prabowo di dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6).

Selain itu Prabowo juga tunjukkan akan segera menimbulkan partai-partai Koalisi Indonesia Adil Makmur. Pertemuan akan mengkaji cara yang akan ditempuh selanjutnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutus menolak semua keinginan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Majelis hakim konstitusi yang diketuai Anwar Usman tunjukkan berdasar Rapat Permusyawaratan Hakim menyimpulkan pokok keinginan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum.

“Amar putusan mengadili tunjukkan di dalam eksepsi Taruhan Bola menolak eksepsi pemohon dan pihak berkenaan untuk seluruhnya. Dalam pokok keinginan menolak keinginan pemohon untuk seluruhnya,” demikian putusan MK yang dibacakan Anwar di dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

MK di dalam paparannya sejak sidang dibuka pukul 12.30 WIB, menolak semua dalil yang disampaikan kubu Prabowo, jadi dari laporan kejanggalan dana kampanye Jokowi, standing Ma’ruf Amin di BUMN, dugaan tentang politik uang, dan juga tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang dituding banyak kejanggalan. (tst/ain)

Sidang pembacaan putusan ini di mulai sejak pukul 12.30 WIB hingga lebih kurang pukul 21.16 WIB.

Dalam perkara ini, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan sejumlah permohonan, di antaranya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); penyalahgunaan kewenangan capres 01 Joko Widodo yang juga menjabat sebagai presiden petahana; cacat formil syarat-syarat Ma’ruf Amin sebagai cawapres 01; cacat materiil sumber dana kampanye paslon 01. (tst/wis)