Pemerintah Tak Tunda Pengesahan UU KPK

Pemerintah Tak Tunda Pengesahan UU KPK

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membeberkan alasan mengapa pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak ditunda. Hal itu, kata dia, sebab udah banyak sekali pihak yang mendambakan merevisi UU tersebut.

“Tentu tersedia alasan-alasan, yang pertama hasil survei menyatakan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen, terus tersedia dari satu lagi itu yang ke-2 bahwa tersedia alasan lagi lembaga KPK sanggup menghindar usaha investasi,” kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Pemerintah Tak Tunda Pengesahan UU KPK

Sikap ini berbanding terbalik pada konsep UU lain seperti RUU Permasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU KUHP. Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru mendambakan RUU selanjutnya tidak segera disahkan.

Moeldoko menegaskan, revisi UU KPK diperlukan. Dia menganalogikan di negara demokrasi tidak tersedia lembaga yang seperti dewa.

“Jadi jangan memandang KPK itu dewa. Enggak tersedia manusia dewa di sini. Kita harus pemahaman semuanya, tersedia yang harus kami perbaiki. Enggak tersedia usaha pemerintah untuk melemahkan,” ungkapnya.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, revisi ini adalah usaha pemerintah dan DPR untuk memperbaiki KPK.

“Tapi tersedia usaha pemerintah dan DPR untuk memperbaiki KPK ini supaya semua orang percaya KPK, dan jangan sampai KPK kehilangan legitimasi sebab melakukan hal-hal yang tidak terukur. Ini lebih kurang yang saya sanggup menyimpulkan,” ucap Moeldoko.

Diketahui, DPR udah mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang. Hal itu dilakukan pada rapat paripurna 17 September 2019 lalu.

Laporan pada hasil ketetapan tingkat pertama dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas. Supratman menyatakan enam poin revisi yang udah dibahas dan disetujui bersama.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga hukum berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang di dalam kewenangan dan tugas berbentuk independent dan bebas dari kekuasaan.

Kedua, pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kewenangan dan tugas KPK supaya sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan. Dewan pengawas udah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah ditunjuk oleh presiden.

Ketiga, revisi pada kewenangan penyadapan oleh KPK di mana komisi meminta izin kepada dewan pengawas. Berikutnya, mekanisme penggeledahan dan penyitaan yang termasuk harus seizin dewan pengawas. Kelima, mekanisme penghentian dan atau penuntutan persoalan tipikor. Terakhir berkenaan proses pegawai KPK di mana pegawai menjadi ASN.