Pemerintah Tolak RUU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024

Pemerintah Tolak RUU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024

Pemerintah Tolak RUU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rancangan revisi UU Pemilu. Mereka ingin senantiasa melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang udah ada.
Bandar Taruhan
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan UU Pemilu belum perlu direvisi. Sebab, UU itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia sampai 2024.

“UU tersebut belum dilaksanakan. Tidak pas jika belum dilaksanakan, udah direvisi. Mestinya, dijalankan dulu, sesudah itu dievaluasi, baru sesudah itu direvisi jika diperlukan,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1).

Bahtiar termasuk menyebut sementara ini tidak pas bagi Indonesia untuk repot merevisi UU Pemilu. Menurutnya, daya pemerintah dan parlemen lebih baik difokuskan untuk menanggulangi pandemi virus corona.

Dia menjelaskan belum ada rancangan pemerintah membuat perubahan jadwal pilkada dan pemilu. Dengan demikianlah gelaran pemilu seterusnya senantiasa dijadwalkan terhadap 2024.

“Sesuai bersama dengan UU yang masih berlaku tersebut, maka jadwal pilkada seterusnya adalah 2024,” kata Bahtiar.

Saat ini, draf revisi UU Pemilu udah bergulir di DPR RI. Draf ini rencananya dapat menghimpun dua rezim ketetapan pemilu, yaitu UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) bersama dengan UU Pilkada (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Salah satu ketetapan yang jadi sorotan adalah keserentakan antara pilkada bersama dengan pemilu. Pada ketetapan yang udah ada, Indonesia dapat meremehkan pilkada serentak tahun 2022 dan 2023.

Pilkada baru dapat digelar terhadap 2024, tahun yang mirip bersama dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Dalam rentang sementara sampai 2024, area dapat dijabat oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Kemendagri.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

Beberapa area yang dapat terdampak ketetapan ini, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.