PKS Buka Suara, Ingatkan Soal Sertifikat Tanah Elektronik

PKS Buka Suara, Ingatkan Soal Sertifikat Tanah Elektronik

PKS Buka Suara, Ingatkan Soal Sertifikat Tanah Elektronik

 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti kebijakan sertifikat tanah elektronik yang telah diterbitkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
FS88BET
Ia mengingatkan pemerintah tidak boleh mengulangi kekeliruan yang dulu berlangsung dalam penerapan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Untuk tidak mengulangi kekeliruan kebijakan e-KTP, menurut Mardani, penyelenggaraan sertifikat tanah elektronik harus dikerjakan secara akuntabel dan transparan bersama melibatkan seluruh pihak terkait.

“Kita seluruh berharap penyelenggaraannya dikerjakan secara akuntabel dan transparan bersama melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga tidak mengulangi kekeliruan seperti dalam penyelenggaraan E-KTP,” kata Mardani melalui account Twitter-nya, @MardaniAliSera, Kamis (4/2).

kepemilikan tanah yang nantinya tidak lagi berwujud sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan berwujud elektronik ini sebelumnya diterbitkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Secara prinsip, Mardani menilai kebijakan sertifikat elektronik itu merupakan usaha peningkatan pelayanan publik dan meminimalisasi kasus-kasus pertanahan di Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah harus menyebutkan bentuk dokumen dan mekanisme penyelenggaraan sertifikat tanah elektronik secara rinci ke publik.

Mardani menyebutkan pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh pada jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen elektronik merasa dari data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah masyarakat dalam penerapan kebijakan sertifikat tanah elektronik tersebut.

“Ini penting karena masih banyak kejahatan siber yang belum terlewati secara optimal,” ujar Ketua DPP PKS itu.

Lebih lanjut, Mardani berharap pemerintah mengantisipasi potensi kebocoran data spesial masyarakat kepada pihak asing seperti yang sedang berlangsung dalam lebih dari satu waktu terakhir

Menurutnya, kebijakan sertifikat tanah elektronik ini dapat lebih baik kalau sanggup terhubung segera bersama no induk kependudukan (NIK) bersama hak akses yang terbatas. Langkah ini, menurutnya, sekaligus usaha mewujudkan sentralisasi data raya.

“Kerja sama lintas instansi juga harus dikerjakan untuk menyatakan konsep pak @jokowi ‘tidak ada visi menteri’ yang kerap ditekankan,” imbuhnya.

Mardani memberi tambahan sosialisasi secara masif mengenai sertifikat tanah elektronik harus digencarkan sehingga tidak mengakibatkan bingung masyarakat. Ia berharap pemerintah laksanakan pendekatan pelayanan bukan proyek.

Ia juga mendorong KPK dan instansi penegak hukum lain terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat tanah elektronik.

Sebelumnya, Sofyan mengeluarkan peraturan baru mengenai bukti kepemilikan tanah. Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berwujud sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk dalam proses pertanahan.

Beleid ini telah diteken dan berlaku merasa 12 Januari 2021.

Dalam beleid itu disebutkan seluruh pendaftaran kepemilikan tanah dapat dikerjakan secara elektronik sejak peraturan berlaku. Pendaftaran itu berlaku untuk tanah yang dapat menjadi hak milik dan tanah yang telah dimiliki seseorang atau lembaga.

Selanjutnya, bukti kepemilikan tanah dapat berwujud data, Info elektronik, dan/atau dokumen elektronik dengan sebutan lain sertifikat elektronik. Dokumen itu dapat diterbitkan melalui proses elektronik dan sanggup dikerjakan alih tempat untuk menjadi sertifikat bagi pemilik tanah.

“Penerbitan sertifikat elektronik untuk pertama kali dikerjakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik tanah yang telah terdaftar,” ungkap Pasal 6 dalam peraturan tersebut.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

Bersamaan bersama keputusan ini, maka sertifikat kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah tidak dapat berlaku lagi. Sebab, sertifikat tanah elektronik telah mencakup data dan Info yang selama ini ada di buku tanah, surat ukur, sampai gambar denah satuan tempat tinggal susun.