Politik Populisme, Islam, dan Demokrasi, Apa Hubungannya?

Politik Populisme, Islam, dan Demokrasi, Apa Hubungannya?

Politik Populisme, Islam, dan Demokrasi, Apa Hubungannya?

Politik populisme dan demokrasi selalu ada dan bergandeng erat dikancah perpolitikan kontemporer. Apalagi di dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, politik populisme Islam menjadi style dan type yang mampu bersanding luwes dengan demokrasi.
Bandar Taruhan
Politik populisme Islam mampu memasuki ranah politik electoral dengan langkah yang pasti agar aktor populisme menjadikan agama sebagai instrumen untuk membangun opini publik dan menggaet suara di dalam pemilu. Realita perpolitikan telah memperlihatkan bagaimana politik populisme Islam di Indonesia masih menjadi isu yang sangat kuat dan konsisten terbangun lebih-lebih di sedang situasi pandemi ini.

Harus dianggap terkecuali pandemi Covid-19 tidak memadai mampu menumbangkan politik populismenya namun cuma hanya dan terbatas membunuk aktor populisnya semata. Oleh dikarenakan itu demokrasi dan politik populisme di Indonesia kudu diamati berasal dari bermacam segi yang tidak serupa dikarenakan bakal berimplikasi pada dampak yang multidimensional pula. Apakah politik populisme menjadi ancaman bagi negara-negara demokrasi layaknya Indonesia atau politik populisme justru menjadi warna dan kewajaran yang kudu dijamin sebagai konsekuensi sebagai negara demokrasi pasti kudu diamati secara mendalam.

Populisme Islam

fenomena populisme di Indonesia menjadikan agama sebagai basis dan tameng untuk merebut dan beroleh pemberian publik. Hal itu mampu diamati bagaimana gejolak politik populisme di tanah air yaitu kasus politik populisme Islam yang direpresentasikan oleh FPI (Front Pembela Islam). Bagaimana negara merespons atas eksistensinya populisme Islam banyak dianggap tidak pas agar berujung pada konflik yang semakin rumit.

Tentu di dalam proses politik demokrasi memang ini sangat bertentangan pasalnya negara menolak ruang kebebasan di luar negara. Negara sangat melakukan tindakan gegabah di dalam menyikapi fenomena politik populisme Islam agar alih-alih bermacam ilmuwan politik tanah air menyebut negara gagal mengerti atas kasus populisme Islam. Negara cenderung menempatkan politik populisme Islam sebagai ancaman yang sangat besar agar menutup celah untuk lihat bagaimana kehadiran fenomena politik populisme yang disandingkan dengan sebuah proses demokrasi.

Isu teranyar mampu lihat bagaimana Menteri Agama RI yang baru saja dilantik yaitu Gus Yaqut yang melontarkan sebuah pengakuan terkecuali negara yang diwakili oleh Kemenag tidak dambakan populisme Islam merebak di Indonesia. Lebih jauh terhitung disebut bahwa populisme Islam sebagai area mereduksi norma konflik dan bakal sangat beresiko terkecuali dibiarkan. Berdasarkan dinamika persepsi berasal dari kasus ini maka mampu diurai bagaimana mengerti populisme Islam di tanah air dengan gunakan bermacam pendekatan multidimensional.

Hal ini bakal mengimbuhkan posisi yang mengerti agar mampu netral dan tidak cenderung meminggirkan rancangan politik populisme Islam yang ada di jaman pandemi ini. Populisme terlihat pas kala sebuah proses yang telah mapan mengalami situasi dislokasi dan beralih secara fluktuaktif akibat timbulnya peristiwa. Populisme pada dasarnya menjadi pengisi celah hampa yang ada kala terlihat jarak pada kenyataan yang diwacanakan dan bagaimana moment yang dialami oleh manusia.

Demokrasi dan Gerakan Populisme

Menguatnya politik populisme Islam telah menjadi cii-ciri dan basis yang selalu digunakan di dalam ranah demokrasi. Tidak keliru terkecuali politik populisme Islam menjadi bagian berasal dari dinamika demokrasi di mana aktor kontestasi pemilihan lazim gunakan sebagai alat untuk mencetak kejayaanya. Tentu dibenak publik masih teringat bagaimana Jokowi di dalam periode keduanya pada lanskap Pilpres 2019 menggandeng Wakil Presiden sekaligus Ketua MUI yaitu KH Ma’ruf Amin. Bagaimana Jokowi menciptakan kiat politik dengan menggandeng elit NU agar secara otomatis warga NU bakal tergiring opininya untuk memilihnya di dalam Pilpres 2019 (Sihidi, 2020).