Puan Maharani Bahas Pembagian AKD Musyawarah Dan Mufakat

Puan Maharani Bahas Pembagian AKD Musyawarah Dan Mufakat

DPR sedang menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Pimpinan DPR bakal melaksanakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk mengulas penentuan alat kelengkapan dewan.

“Kemudian diteruskan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi berkenaan dengan penentuan AKD AKD,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Rapat konsultasi itu bakal menentukan berapa pimpinan dan bagian yang masuk ke tiap tiap komisi di DPR. Puan menyebut, meski berdasarkan UU MD3 pimpinan komisi dibagi seimbang sesuai perolehan kursi, prosesnya bakal dilakukan musyawarah mufakat.

Puan Maharani Bahas Pembagian AKD Musyawarah Dan Mufakat

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan sebetulnya seluruh itu bakal seimbang sesuai dengan perolehan kursi atau nada pas pemilu. Namun aku berharap bahwa seluruh sistem ini tetap saja bakal kita melaksanakan secara musyawarah mufakat,” kata Puan.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, tidak kembali terjadi sistem bagian kekuasaan seperti pas DPR 2014. Di mana, pimpinan DPR hingga AKD dikuasai partai politik koalisi nada mayoritas, yaitu Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta.

Puan mengatakan, pengalaman selanjutnya jadi luka peristiwa sebab sistem pemilu jadi berantakan.

“Karena sesudah itu kita tidak saling menghormati dan menghormati. Karenanya ke depan ini kita perlu saling menghormati dan menghargai,” pungkasnya.

Alat kelengkapan dewan miliki 11 komisi. Serta, badan pendukung yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Badan Legislasi (Baleg).