Rangkuman Sengketa Pilkada MK: 17 Gugatan Dikabulkan

Rangkuman Sengketa Pilkada MK: 17 Gugatan Dikabulkan

Rangkuman Sengketa Pilkada MK: 17 Gugatan Dikabulkan

Lembaga KoDe (Konstitusi dan Demokrasi) Inisiatif menyebut secara total 17 dari total 32 gugatan berkaitan perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Bandar Taruhan
Jumlah berikut dalam kandungan menggapai 53,13 % dari total 32 perkara yang naik ke tingkat pemeriksaan. Hakim mahkamah sudah merampungkan sidang putusan perselisihan Pilkada 2020 sejak dibacakan merasa 18-22 Maret.

“Ternyata sebagian besar merupakan putusan bersama dengan amar dikabulkan itu tersedia sebanyak 17 putusan yang Mahkamah Konstitusi kabulkan,” ujar peneliti KoDe Inisiatif, Ihsan Maulana dalam paparannya, Selasa (23/3).

Dari kuantitas 17 perkara yang dikabulkan, sebanyak dua perkara merupakan pemilihan gubernur (Pilgub), 14 perkara pemilihan bupati (Pilbup), dan satu perkara adalah pemilihan wali kota (pilwalkot).

Dari 17 sengketa Pilkada yang dikabulkan itu, 16 di antaranya dikabulkan sebagian. MK memutus mengabulkan seluruh gugatan cuma pada Pilkada Boven Digoel, Papua.

Rincian sengketa Pilkada yang dikabulkan antara lain:

1. Pilkada Nabire, Papua
2. Pilkada Morowali Utara, Sulawesi Tengah
3. Pilkada Sekadau, Kalimantan Barat
4. Pilkada Kalimantan Selatan
5. Pilkada Jambi
6. Pilkada Boven Digoel, Papua (kabul seluruhnya)
7. Pilka Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel
8. Pilkada Kota Banjarmasin, Kalsel
9. Pilkada Teluk Wondama, Papua Barat
10. Pilkada Labuhanbatu Selatan, Sumut
11. Pilkada Labuhanbatu, Sumut
12. Pilkada Halmahera Utara, Maluku Utara
13. Pilkada Rokan Hulu, Riau
14. Pilkada Nabire, Papua
15. Pilkada Mandailing Natal, Sumut
16. Pilkada Indragiri Hulu, Riau
17. Pilkada Yalimo, Papua

Selain itu, tersedia 10 perkara (31,25 persen) ditolak, lantas lima perkara (15,63 persen) tidak mampu diterima. Sebanyak 10 perkara yang tidak diterima terdiri dari sembilan perkara pemilihan bupati dan satu perkara pemilihan wali kota. Sedangkan, lima perkara yang tidak mampu diterima merupakan pemilihan bupati.

“Lalu, tersedia 10 perkara atau putusan yang MK tolak dan tersedia 5 perkara yang tidak mampu diterima oleh MK,” kata Ihsan.

Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi memandang potensi kelemahan atau persoalan dalam kala sidang sengketa Pilkada yang kudu diselesaikan MK dalam 45 hari. Menurut dia, kuantitas kala berikut relatif sempit dari total perkara yang kudu ditangani.

Tahun ini saja, MK total terima 132 permohonan meski cuma tersedia 32 perkara yang naik ke tingkat pemeriksaan. Menurut Veri, kala yang relatif pendek membuat MK kudu lakukan inisiatif bersama dengan halangi kuantitas saksi yang di cek dalam tiap-tiap permohonan.

Dia mencatat, MK sudah halangi kuantitas saksi di perselisihan Pilbup dan Pilwalkot sebanyak tiga saksi. Sedangkan, lima saksi untuk perkara di tingkat Pilgub.

Keputusan berikut jadi persoalan sebab, KoDe Insiatif menurut Veri banyak terima laporan berkaitan saksi yang melebihi syarat. Akibatnya tak seluruh pemohon mampu tunjukkan permohonan mereka.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

“Nah ini lah yang sebetulnya jadi tantangan dalam sistem pembuktian yang dikerjakan di mahkamah,” kata dia.