RUU Pemilu Ditargetkan Rampung pada Pertengahan 2021

RUU Pemilu Ditargetkan Rampung pada Pertengahan 2021

RUU Pemilu Ditargetkan Rampung pada Pertengahan 2021

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya menargetkan revisi undang-undang (RUU) Pemilu selesai terhadap pertengahan 2021. Alasannya adalah mengejar penyelenggaraan Pilkada 2022.
Pasang Bola
Dalam draf RUU Pemilu mengatur, Pilkada sesudah 2020 dapat digelar serentak terhadap 2022 dan 2023. Mengubah ketetapan undang-undang berlaku yaitu dapat diserentakan bersama Pilpres dan Pileg di th. 2024.

Doli mengatakan, di awalnya ia berharap draf RUU Pemilu udah bisa dibahas terhadap akhir th. 2020. Namun, gara-gara dinamika politik yang berkembang, RUU Pemilu sampai sementara ini tetap langkah harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Harapan kita, awalannya aku di masa sidang kemarin sebelum akan akhir th. 2020 udah dijalankan pembahasan tapi ternyata tetap ada dinamika berkembang sehingga (draf) belum dikembalikan ke komisi II,” kata Doli dalam diskusi daring, Minggu (24/1/2021).

Politikus Golkar ini menuturkan, RUU Pemilu ditargetkan selesai terhadap pertengahan 2021, gara-gara menghitung penyelenggaraan Pilkada 2022. Butuh persiapan dan juga pengesahan anggaran lewat APBD di th. 2021.

“Saya memang menargetkan paling lama UU ini wajib selesai di pertengahan 2021 kalau kami mulainya di akhir th. 2020,” jelas Doli.

Karena itu dapat disiapkan sementara penyelenggaraan Pilkada 2022 kurang lebih bulan Juli atau September. Bergantung kapan RUU Pemilu ini disahkan jadi undang-undang.

“Kalau selesai di bulan Agustus, pelaksanaannya paling cepat Juni, paling lama bulan September layaknya dalam UU yang sebelum, september 2020 kemarin,” kata dia.

Doli mengaku ada alternatif lain kalau pembahasan RUU Pemilu tidak raih target batas waktu. Penyelenggaraan Pilkada 2022 dapat digabungkan bersama Pilkada 2023. Usulan ini terhitung disuarakan oleh Perludem.

Kunjungi Juga : Artikel Seputar Olahraga

“Kami berpikir kalau andaikata UU ini lumayan lama dan tidak memungkin pilkada serentak 2022. The worstnya pilkada 2022 itu digabung 2023,” kata Doli.