Sejumlah Pakar Mengkritik Terdapatnya Presidential Threshold

Sejumlah Pakar Mengkritik Terdapatnya Presidential Threshold

Sejumlah pakar mengkritik terdapatnya presidential threshold. Presidential threshold disebut dapat membawa dampak potensi kepemimpinan ke depan.

Sejumlah Pakar Mengkritik Terdapatnya Presidential Threshold

Hal berikut terungkap di dalam diskusi ‘Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia’. Pakar hukum tata negara Refly Harus menyebut terdapatnya presidential threshold akan memaksa calon presiden hanya tersedia dua.

“Presidential threshold ini akan membawa dampak potensi kepemimpinan kami hilang begitu saja.BandarĀ  Bola Kenapa? Akan dipaksa calon presiden itu dua saja. Caranya bagaimana? Selalu akan tersedia kemampuan politik yang memborong seluruh partai politik, dikarenakan kemampuan finansial dan kemampuan politiknya,” ujar Refly di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Refly mencontohkan soal partai di luar pengusung Joko Widodo-Ma’ruf yang tidak dapat mencalonkan lebih berasal dari satu calon dikarenakan tersedia presidential threshold. Karena pas Partai Gerindra menggandeng PKS, PAN dan Partai Demokrat pun tidak dapat mencalonkan orang lain lagi.

“Akibatnya pilihannya adalah ya ikut salah satu grup saja. Kalau itu yang terjadi, bibit-bibit pemimpin bangsa yang menjadi bertebaran ini nggak dapat ngapa-ngapain dikarenakan akan tersedia oligarki politik yang akan pilih konsisten menerus, dan itu menurut saya beresiko bagi demokrasi kami ke depan,” ungkapnya.

Senada dengan Refly, eks Ketua MK Hamdan Zoelva terhitung mengkritik presidential threshold yang menurutnya tidak logis dikarenakan memakai patokan threshold hasil pemilu sebelumnya.

“Memang berasal dari awal tidak didesain untuk syarat-syarat threshold itu kepada pemilu sebelumnya. Sebelum 2019, di 2014 dan 2009 kan hampir berdekatan pemilu presiden dan pemilu DPR. Pemilu DPR dulu, agar hasil pemilu DPD itu menjadi dasar untuk presiden, itu masih logic dikarenakan DPR-nya serupa untuk masa pemerintahan yang sama. Kalau DPR sebelumnya untuk pemerintahan akan datang, itu nggak logic. Itu serupa sekali nggak tersedia logikanya. Itu nggak benar,” jelas Hamdan.

Hamdan merekomendasikan presidential threshold wajib dihapus atau 0 persen. Dengan begitu, akan banyak partai politik yang dapat mengajukan calon presiden.

“Prosesnya itu adalah di (putaran) yang pertama itu justru memberi tambahan kesempatan seluas-luasnya, putaran ke-2 baru dua (pasangan calon). Karena itu sudi 16 parpol, 16 pasangan calon presiden, ndak masalah. Nanti akan terakumulasi menjadi dus (pasangan calon),” tutur Hamdan.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menyebut presidential threshold di Indonesia amat tinggi. Selain itu, menurutnya itu tidak cocok dengan sistem presidensial.

“Coba cek untuk maju sebagai capres itu wajib 20 kursi, atau 25 persen suara. Ini amat tinggi. Selain itu tidak cocok dengan sistem presidensial lagi,” kata Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan calon presiden berasal dari mandiri boleh saja mencalonkan diri dan tidak wajib berasal dari partai politik. Menurutnya, tambah tinggi threshold akan tambah sedikit calon alternatif.

“Semakin tinggi presidential threshold, tambah kecil terjadinya calon alternatif. Yang terjadi adalah dua calon. Dan itu akan terjadi polarisasi lagi,” ucapnya