Semua Fraksi di DPR Menyetujui Calon Tunggal DGS BI Pilihan Jokowi

Semua Fraksi di DPR Menyetujui Calon Tunggal DGS BI Pilihan Jokowi

Komisi XI DPR mengambil keputusan menyetujui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. Secara aklamasi, komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyetujui Destry untuk menjadi mengambil alih Mirza Adityaswara.

Semua Fraksi di DPR Menyetujui Calon Tunggal DGS BI Pilihan Jokowi

Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan, Destry sebagai kandidat tunggal DGS BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. “Komisi XI udah sepakat menyetujui Ibu Destry Damayanti sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia pengganti Pak Mirza secara aklamasi,” kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, Destry punyai kompetensi untuk menjadi DGS BI. Komisi XI DPR juga udah menguji kompetensi tokoh keuangan kelahiran 16 Desember 1963 itu lewat fit plus proper test.

Dari fit plus proper test itulah seluruh fraksi di DPR menyetujui Destry mendiami kursi DGS BI. “Jadi, tidak ada catatan sama sekali,” katanya.

Destry merupakan sosok yang tak asing di bidang moneter. Sejak September 2015, Destry dipercaya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu juga pernah mengajar di almamaternya. Destry mengantongi gelar S-2 berasal dari Cornell University, New York.

Nama Destry semakin moncer sesudah menjadi senior economic adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia terhadap 2000-2003. Selepas berasal dari jabatan itu, Destry kembali ke kampus.

Pada 2005-2011, Destry dipercaya menjadi kepala ekonom Mandiri Sekuritas. Kinerja yang moncer di Mandiri Sekuritas mengantar Destry mendiami jabatan kepala ekonom Bank Mandiri terhadap 2011-2015.

Setelah itu, Destry menjabat ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN. Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Destry sebagai ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat menjalan fit plus proper test di Komisi XI DPR, Destry menunjukkan ada lima kiat yang bakal ditunaikan selama lima tahun ke depan. Strategi pertama adalah mengoptimalkan bauran kebijakan yang berwujud akomodatif.

Strategi Kedua adalah pendalaman sektor keuangan. Destry mengatakan, pendalaman sektor keuangan bukan hanya untuk mendorong stabilitas ekonomi, namun juga untuk membantu pembiayaan pembangunan ekonomi.

Menurut dia, terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik membuat dana berasal dari sektor swasta dan luar negeri menjadi sumber penting untuk pembiayaan. Sementara faktanya, kata Destry, sektor keuangan masih relatif dangkal sekiranya dibandingkan peer group. Hal ini juga membuat tingginya volatilitas sektor keuangan Indonesia.

Sebagai gambaran di periode akhir 2018 rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya meraih 37 persen selagi di Thailand dan Malaysia 80 persen dan 100 persen,” kata dia.

Strategi ketiga adalah pengembangan proses pembayaran yang lancar safe efektif dan inklusif. Dia menjelaskan, perkembangan ekonomi digital diikuti dengan perkembangan teknologi finansial berkembang pesat.

Strategi keempat adalah perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Destry menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan kuantitas populasi muslim terbesar di dunia belum sanggup berperan banyak dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Selain itu, pangsa pasar industri syariah masih benar-benar rendah. Pada April 2019, ekonomi dan keuangan syariah hanya mencatat 5,9 persen untuk industri perbankan.

Adapun 4,2 persen untuk industri keuangan nonbank dan 16 persen di pasar modal. “Secara keseluruhan hanya meraih 8,7 oersen berasal dari keseluruhan industri keuangan di Indonesia,” ucapnya.

Strategi terakhir adalah menambah sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya dalam upaya pembangunan kepada masyarakat ekonomi rendah untuk menanggulangi kesenjangan sosial.Taruhan Bola Misalnya OJK untuk Sinergi kebijakan makroprudensial dan dengan kementerian keuangan perihal dengan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dan dengan pemerintah.

“BI memerlukan sinergi antarlembaga perihal untuk hadapi tantangan Indonesia yang banyak di depan mata,” ujarnya