Tidak Adil di Pilkada, Ilham Pembatalan Hak Politik ASN Kembali Mengemuka

Tidak Adil di Pilkada, Ilham Pembatalan Hak Politik ASN Kembali Mengemuka

Tidak Adil di Pilkada, Ilham Pembatalan Hak Politik ASN Kembali Mengemuka

Asumsi pelanggaran netralitas Aparatur Awam Negeri( ASN) di masa Pilkada 2020 bertambah.

Pengamat Hukum Pemilu Uhnas, Mappinawang, memperhitungkan Pilkada jadi tes berat untuk netralitas petugas negeri. Terlebih bila yang maju di Pilkada itu merupakan seseorang petahana.

” Corak penting merupakan menjaga kedudukan, modul serta cetak biru. DariPasang Bola
informasi KASN pula kita amati ini alibi yang sangat besar ASN berpolitik efisien. Kemudian, lebihnya sebab alibi saudara serta keluarga,” tutur Mappinawang, Senin( 9 atau 11 atau 2020).

Ia berkata, telah waktunya penguasa mempertimbangkan hak politik PNS ke depan. Apakah hendaknya dicabut semacam Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau Polri. Namun bila dicabut apa konsekuensinya. Wajib terdapat independensi birokrasi.

” Karena ini simalakama untuk penguasa. ASN mempunyai hak seleksi, tetapi tidak diserahkan independensi buat membela. Di satu bagian, susah untuk mereka buat tidak membela,” tuturnya.

Komisi Aparatur Awam Negeri( KASN) menulis terdapat 12 wilayah yang sangat rawan pelanggaran netralitas ASN. Salah satunya Sulawesi Selatan.

” Apalagi kemarin di Makassar lagi gempar pertanyaan film terdapat PNS yang membujuk stafnya buat seleksi calon khusus. Ini lagi kita tangani di KASN atas informasi dari Bawaslu setempat,” tutur Asisten KASN Pengawasan Aspek Aplikasi Angka Dasar, Isyarat Etik serta Isyarat Sikap ASN, serta Netralitas ASN, Nurhasni.

Edaran pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2020 atau

Bersumber pada informasi KASN, Sulawesi Selatan dikala ini masuk dalam jenis merah pelanggaran isyarat etik ASN.

Sulsel terletak di posisi ke 4 dengan jumlah 58 permasalahan.

” Kita lagi menanggulangi 830 permasalahan ASN sepanjang masa Pilkada. Informasi ini per 9 November 2020. Terdapat 12 wilayah yang sangat besar pelanggarannya, 11 wilayah jenis lagi serta 11 wilayah lagi lumayan kecil,” tambahnya.

Bersumber pada Hukum No 5 tahun 2014 mengenai ASN, ASN sebaiknya adil serta leluasa dari campur tangan kalangan serta partai politik.

Perihal itu pula ditegaskan dalam Peraturan Penguasa( PP) No 53 tahun 2010 mengenai patuh karyawan negara awam yang melaporkan ASN dilarang berikan sokongan pada calon kepala wilayah.

Nurhasni menarangkan, modus pelanggaran netralitas beraneka ragam. Tetapi sangat banyak di alat social.

Ialah unggah status, cuitan, menjawab pendapat, like, serta memberitahukan gambar partisipan.

Terdapat pula yang ikut serta dalam aktivitas pemasyarakatan ataupun kampanye, turut memasang perlengkapan peraga kampanye, mendatangi keterangan calon.

Terdapat 24, 2 persen ASN kena ganjaran sebab kampanye di alat social. 14, 8 persen melangsungkan aktivitas yang membidik pada keberpihakan salah satu calon khusus.

14, 2 persen melaksanakan pendekatan ke partai politik. 10, 9 persen mendatangi keterangan pendamping calon serta 9 persen membuat ketetapan yang profitabel serta mudarat calon khusus.