Untuk Keamanan Data Privasi Pemerintah Segera Atur IMEI Ponsel

Untuk Keamanan Data Privasi Pemerintah Segera Atur IMEI Ponsel

Pemerintah akan memantau peredaran telpon seluler atau ponsel di Indonesia terlebih yang ilegal. Sebuah ponsel nantinya akan diwajibkan miliki nomor identitas selayaknya STNK pada kendaraan atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang mesti terdaftar di database Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Nantinya seseorang mesti menghubungkan kartu SIM-nya dengan IMEI ponsel yang ia beli lewat Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN).

Untuk Keamanan Data Privasi Pemerintah Segera Atur IMEI Ponsel

Sebab, tiap tiap slot kartu SIM miliki identitas khusus yang dikeluarkan oleh Global System Mobile Association (GSMA). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan IMEI ini akan membedakan nasib ponsel yang dibeli pembeli sampai hari ini dan seterusnya. Jika ponsel itu ternyata keluaran pasar gelap atau black market, maka IMEI-nya tidak teregistrasi dan tidak sanggup digunakan. Bahkan ponsel yang digunakan, namun IMEI-nya tidak terdaftar sanggup diblokir pemerintah dikarenakan dianggap ilegal. Hal yang mirip terhitung berlaku seandainya ponsel selanjutnya hilang atau dicuri dan pemiliknya berharap pemblokiran.

“STNK ponsel tersedia di Kemenperin. Itu mesti pairing (dengan MSISDN). Nanti dia cek ini ponsel tersedia STNK-nya enggak di [Kementerian] Perindustrian? Kalau tersedia oke. menjauhi itu loh, black market,” ucap Rudiantara kepada wartawan sementara ditemui di Gedung Kemenko Kemaritiman, Selasa (2/7/2019). Tidak Bisa Beli HP di Luar Negeri Rudiantara mengatakan keputusan ini akan diatur lewat sebuah beleid dari tiga kementerian, yaitu Kemenperin, Kementerian Kominfo, dan Taruhan Bola Kementerian Perdagangan. Realisasinya ditargetkan pada Agustus 2019, namun penerapannya secara bertahap.

Sebab, kata Rudiantara, kartu SIM tidak akan sanggup digunakan kalau pembeli belanja ponsel dari luar negeri dan memakainya di Indonesia. Kendati demikian, ia membuka mungkin terdapatnya pengecualian bagi masyarakat yang telah terlanjur miliki ponsel sehingga tidak terganggu dengan ketentuan baru ini dan ponselnya tetap sanggup digunakan. “Nantinya kita tidak sanggup membawa, beli ponsel di luar negeri, lantas suka-suka diaktifkan mengfungsikan simcard operator mana pun di Indonesia. Tentu pengecualian-pengecualian tetap ada,” kata Rudiantara.

Potensi Pelanggaran Privasi Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi (Cissrec), Pratama Pershada mengatakan penerapan IMEI ini memang miliki kegunaan seperti yang dikatakan pemerintah. Salah satunya, kata dia, pembeli yang kehilangan sanggup melacak keberadaan ponsel sampai memblokirnya fungsi mencegah penyalahgunaan. Pemerintah atau pihak berwenang, kata Pratama, miliki hak untuk melacak seseorang yang melanggar hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya pelacakan baru sanggup dilakukan dengan surat perintah pencarian dan didasari terdapatnya pelanggaran hukum.

Namun, kata Pratama, pemerintah terhitung mesti bijak dan tidak teledor mengimbuhkan akses kepada pihak ketiga, terhitung pada operator yang sanggup membacanya. Sebab, kata Pratama, IMEI sanggup saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan peretas. Seperti melacak maupun menyadap posisi dan juga percakapan pengguna sampai riwayat telpon meski ini memerlukan perangkat dan akses yang khusus. “Permasalahannya adalah disaat pelacakan atau penyadapan mengfungsikan IMEI ini dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Maka hal ini tersedia potensi pelanggaran privasi disaat IMEI jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab,” ucap Pratama sementara dihubungi reporter Tirto, Rabu (3/7/2019).

Menurut Pratama, sementara ini pemerintah miliki pekerjaan tempat tinggal untuk segera mendorong sehingga UU Perlindungan Data Pribadi yang sedang digodok di DPR segera disahkan. Jika telah tersedia regulasi dan UU yang mengatur, maka potensi pelanggaran privasi mengfungsikan IMEI yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang sanggup diminimalisir. “Karena itu masyarakat mesti diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai tersedia syak wasangka, penerapannya untuk ‘mengganggu’ privasi masyarakat. Apalagi ketentuan UU untuk melindungi knowledge teristimewa masyarakat sampai sementara ini tidak ada,” ucap Pratama.

Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi menilai pemerintah memang tetap miliki sejumlah pekerjaan tempat tinggal sebelum saat sanggup menerapkan beleid tersebut. Apalagi, kata Sularsi, dari perkembangan yang ia ikuti, tetap belum tersedia kejelasan perihal tanggung jawab dan jaminan pada keamanan knowledge IMEI yang diregistrasi yang sanggup merujuk pada pengguna. “Datanya jangan sampai bocor. Soal penyimpanan ini mesti duduk bareng.

Server-nya mau di mana. Siapa yang tanggung jawab keamanan datanya,” ucap Sulasri sementara dihubungi reporter Tirto, Rabu (3/7/2019). Selain itu, Sularsi terhitung mengingatkan dari knowledge Kemenperin tersedia yang sempat dipaparkan, jumlah ponsel yang beredar 50 % lebih banyak yang didaftarkan. Alhasil ia mengkuatirkan tersedia banyak ponsel yang ternyata tidak sanggup teregistrasi dan selanjutnya menyebabkan protes dari masyarakat yang tak tahu-menahu. Sebab, kata Sularsi, penetapan ilegal tidaknya suatu ponsel tergantung pada ketentuan pemerintah. “Kemarin pembahasan belum tuntas. Kalau tersedia masalah nanti mesti tersedia yang kasih penjelasan dan itu bukan operator (telepon) yang meregistrasi,” ucap Sularsi.