Walkot Bandung Layangkan Surat Aspirasi Tolak Omnibus ke Presiden

Walkot Bandung Layangkan Surat Aspirasi Tolak Omnibus ke Presiden – Orang tua Kota Bandung, Oded Meter. Danial mengirim pesan harapan Forum Komunikasi Sindikat Pekerja atau Sindikat Pegawai Kota Bandung pada Kepala negara Joko Widodo( Jokowi) yang menyangkal Hukum Omnibus Law Membuat Kegiatan.

Dalam pesan itu, pegawai memohon Jokowi menghasilkan peraturan penguasa pengganti hukum( Perppu).

” Desakan dari sahabat sindikat pegawai itu intinya supaya terdapat Peraturan Penguasa Pengganti Hukum yang bisa menghapuskan UU Membuat Kegiatan. Mereka merasa UU Membuat Kegiatan tidak cocok kemauan mereka,” tutur Kepala Biro Daya Kegiatan Kota Bandung Arief Syaifudin, dalam penjelasan tercatat, Jumat( 9 atau 10).

Arief mengapresiasi Forum Komunikasi Sindikat Pekerja atau Sindikat Pegawai Kota Bandung yang mengantarkan harapan dengan teratur serta mendukung.

Walkot Bandung Layangkan Surat Aspirasi Tolak Omnibus ke Presiden

” Dapat kasih. Alhamdulillah dapat mendukung, muncul rasa rukun, adab, alhasil tidak terjalin perihal kita tidak mau,” ucapnya.

Arief berterus terang lalu berkoordinasi serta berbicara dengan cara intens dengan bermacam stakeholder terpaut. Spesialnya dengan Forum Komunikasi Sindikat Pekerja atau Sindikat Pegawai Kota Bandung.

” Mereka amat mengerti apa yang jadi wewenang serta tanggung jawab Pemkot Bandung hubungan dengan perihal UU Membuat Kegiatan. Alhasil mereka memiliki komitmen buat melindungi keamanan serta kedisiplinan Kota Bandung,” ucapnya.

Beberapa kepala wilayah dikenal sudah memohon Jokowi buat menghasilkan Perppu buat menghapuskan UU Membuat Kegiatan. Semacam yang dicoba Gubernur Jawa Barat Ridwan Lengkap dikala menghadiri pegawai yang kelakuan di depan Bangunan Sate, Bandung, kemarin.

Setelah itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pula menekan Jokowi menerbitkan Perppu mencabut UU Membuat Kegiatan yang disahkan DPR Senin( 5 atau 10) kemudian. Sedangkan itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melayangkan pesan harapan pegawai menyangkal Omnibus Law ke DPR RI.